Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 80 -(2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobilpenumpang umum.Pasal 156Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orangtidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekalidalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.Pasal 157Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang denganKendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur denganperaturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang saranadan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Paragraf 5Angkutan MassalPasal 158(1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massalberbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutanorang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasanperkotaan.(2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus didukung dengan:a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;b. lajur khusus;c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitandengan trayek angkutan massal; dand. angkutan pengumpan.Pasal 159Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 diatur denganperaturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang saranadan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Bagian Keempat . . .www.bphn.go.id