Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 54 -d. pelatihan; dane. bantuan teknis.(5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 93 ayat (3) huruf e meliputi:a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;b. tindakan korektif terhadap kebijakan; danc. tindakan penegakan hukum.Pasal 95(1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dangerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal94 ayat (2) huruf a yang berupa perintah, larangan,peringatan, atau petunjuk diatur dengan:a. peraturan Menteri yang membidangi sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untukjalan nasional;b. peraturan daerah provinsi untuk jalan provinsi;c. peraturan daerah kabupaten untuk jalan kabupatendan jalan desa; ataud. peraturan daerah kota untuk jalan kota.(2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuksebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakandengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau AlatPemberi Isyarat Lalu Lintas.Paragraf 2Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu LintasPasal 96(1) Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana LaluLintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab ataspelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a,huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i,Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3) huruf b, Pasal 94 ayat(4), serta Pasal 94 ayat (5) huruf a dan huruf b untukjaringan jalan nasional.(2) Menteri . . .www.bphn.go.id