Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 36 -(2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan,keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalulintas.Pasal 63(1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis danpenggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerahnyasesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaanKendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaanKendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang bersifat lintas kabupaten/kota diaturdengan peraturan daerah provinsi.Bagian KetujuhRegistrasi dan Identifikasi Kendaraan BermotorPasal 64(1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotordan pemilik;c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor;dan/ataud. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.(3) Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bertujuan untuk:a. tertib administrasi;b. pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotoryang dioperasikan di Indonesia;c. mempermudah penyidikan pelanggaran dan/ataukejahatan;d. perencanaan . . .www.bphn.go.id