Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 114 -Bagian KeduaSanksi AdministratifPasal 244(1) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhikewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanankepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anakanak,wanita hamil, dan orang sakit sebagaimanadimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dapat dikenai sanksiadministratif berupa:a. peringatan tertulis;b. denda administratif;c. pembekuan izin; dan/ataud. pencabutan izin.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata carapengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.BAB XVISISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASILALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANBagian KesatuPenyelenggaraan Sistem Informasi dan KomunikasiPasal 245(1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban,dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalandiselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yangterpadu.(2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi LaluLintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan olehPemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahkabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.(3) Sistem . . .www.bphn.go.id