Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 87 -(2) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi ataupelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat(2).Paragraf 2Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam TrayekPasal 176Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayeksebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf adiberikan oleh:a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untukpenyelenggaraan angkutan orang yang melayani:1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjianantarnegara;2. trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah1 (satu) provinsi;3. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1(satu) provinsi; dan4. trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu)provinsi.b. gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yangmelayani:1. trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu)kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;2. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1(satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan3. trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu)kabupaten dalam satu provinsi.c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untukpenyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayekyang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta.d. bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yangmelayani:1. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayahkabupaten; dan2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayahkabupaten.e. walikota . . .www.bphn.go.id