Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 96 -(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata carapengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yangbertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana LaluLintas dan Angkutan Jalan.BAB XIKEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANBagian KesatuKeamanan Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 200(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawabatas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan danmemelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembinaLalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.(3) Untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan LaluLintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilaksanakan kegiatan:a. penyusunan program nasional Keamanan Lalu Lintasdan Angkutan Jalan;b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas danperlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan AngkutanJalan;c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan,penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalamrangka meningkatkan kesadaran hukum dan etikamasyarakat dalam berlalu lintas;d. pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas danAngkutan Jalan;e. manajemen keamanan Lalu Lintas;f. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/ataupatroli;g. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor danPengemudi; danh. penegakan hukum Lalu Lintas.Pasal 201 . . .www.bphn.go.id