Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 119 -Pasal 254(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikanlayanan dan kemudahan serta menjaminterselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenagamekanik dan Pengemudi.(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukanpembinaan terhadap manajemen Perusahaan AngkutanUmum untuk meningkatkan kualitas pelayanan,Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan KelancaranLalu Lintas dan Angkutan Jalan.Pasal 255Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber dayamanusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diaturdengan peraturan pemerintah.BAB XVIIIPERAN SERTA MASYARAKATPasal 256(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalampenyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa:a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan,Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan AngkutanJalan;b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggaraLalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dandaerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman,dan standar teknis di bidang Lalu Lintas danAngkutan Jalan;c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembinadan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditingkat pusat dan daerah terhadap kegiatanpenyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyang menimbulkan dampak lingkungan; dand. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas danAngkutan Jalan.(3) Pemerintah . . .www.bphn.go.id