Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 20 -f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandangcacat; danh. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luarbadan Jalan.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganperaturan pemerintah.Pasal 26(1) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh:a. Pemerintah untuk jalan nasional;b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;c. pemerintah kabupaten/kota untuk jalankabupaten/kota dan jalan desa; ataud. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.(2) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 27(1) Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentudisesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volumeLalu Lintas.(2) Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan Jalanpada jalan lingkungan tertentu diatur dengan peraturandaerah.Pasal 28(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yangmengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsiJalan.(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yangmengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapanJalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).Bagian Ketiga . . .www.bphn.go.id