TEMPO EDISI KHUSUS SOEHARTO

Tempo Edisi Khusus Soeharto
100
Pada awal Orde Baru, musuh bersama negara Barat dan Indonesia adalah negara
komunis. Indonesia di bawah Soeharto dianggap sebagai benteng anti-komunisme di Asia
Tenggara. Pada waktu itu pemerintah AS dan negara Barat lain kurang memperhatikan
pelanggaran hak asasi manusia, asalkan pelanggaran itu dilakukan oleh pemerintah antikomunis.
Walaupun setengah juta rakyat komunis atau pro-komunis dihabisi pada 1965 dan
ratusan ribu lagi ditahan, tidak ada protes apa-apa dari pemerintah negara-negara Barat.
Meskipun demikian, Soeharto tetap menjaga jarak dari AS dan negara-negara Barat.
Misalnya Indonesia tidak ikut negara Asia lain yang mengirim pasukan untuk membantu AS
di Vietnam pada tahun 1970-an. Sesuai dengan konsep bebas-aktif, Presiden Soeharto tidak
mau bergabung dalam persekutuan pertahanan dengan negara lain. Sebaliknya Indonesia
lebih suka meningkatkan kerja sama non-militer dalam ASEAN, yang dibentuk pada 1967.
Pengaruh Soeharto dalam ASEAN menjadi semakin besar karena pemimpin negara-negara
lain (kecuali Singapura) sering diganti tetapi beliau tetap berkuasa hingga 1998. Sulit sekali
bagi ASEAN untuk mengambil tindakan yang tidak dibenarkan oleh Indonesia.
Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam Gerakan Non-Blok, yang terdiri dari negaranegara
yang tidak mau bersekutu dengan AS ataupun blok komunis. Semula, anggota
gerakan itu menganggap Indonesia terlalu dekat dengan negara Barat, tetapi akhirnya
Presiden Soeharto terpilih sebagai ketua gerakan itu di Konferensi Non-Blok yang digelar di
Jakarta pada 1992. Ironisnya, Soeharto baru terpilih sebagai pemimpin gerakan itu justru
pada waktu Perang Dingin sudah berhenti dan gerakan itu tidak banyak diperhatikan lagi.
Sebagai adikuasa regional, Indonesia sering mengambil prakarsa untuk
menyelesaikan konflik di wilayah Asia Tenggara. Misalnya Indonesia berperan sebagai
mediator untuk menyelesaikan perang saudara di Kamboja; Indonesia menyediakan
bantuannya kepada Filipina dalam usahanya untuk menyelesaikan pemberontakan bangsa
Moro; dan Indonesia menyediakan fasilitas untuk mengadakan serangkaian diskusi di antara
negara yang mempunyai klaim-klaim yang bertumpang tindih di Laut Cina Selatan.
Usaha Indonesia untuk mendukung perdamaian tidak terbatas pada wilayah Asia
Tenggara saja. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering bersedia menyumbang
pasukan kepada misi-misi pemelihara perdamaian PBB. Tentara Indonesia mendapat nama
baik dari kegiatan ini.
Walaupun Soeharto tetap menentang komunisme, beliau juga bersikap pragmatis
dalam melangsungkan hubungan dengan negara-negara komunis. Hubungan diplomatis
tidak pernah diputuskan dengan Uni Soviet dan Vietnam, sedangkan pada 1967, atas nasihat
Menteri Luar Negeri Adam Malik, hubungan diplomatik dengan RRC tidak "diputuskan"
tetapi hanya "dibekukan". Ini memudahkan pembukaan kembali hubungan diplomatik
dengan RRC pada tahun 1980-an sesuai dengan kepentingan Indonesia pada waktu itu.
Soeharto selalu mementingkan perhitungan pragmatis di atas ideologi.
http://Semaraks.blogspot.com