TEMPO EDISI KHUSUS SOEHARTO

Tempo Edisi Khusus Soeharto
79
Subuh Berdarah di Talangsari
GERIMIS merinjis Talangsari, pagi 19 tahun silam itu. Harinya Senin, 7 Februari 1989.
Umat Islam baru saja membenahi salat subuh. Tiba-tiba terdengar tembakan,
gencar menyiram bangsal pengikut Warsidi di dukuh yang masuk bilangan Way
Jepara, Lampung Tengah itu. Pekik tangis pecah ke angkasa, bersama desing peluru.
Empat peleton pasukan Brigade Mobil dari Komando Resor Militer Garuda Hitam,
Lampung Tengah, mara bagai dirasuk dendam. Mereka dipimpin Kolonel A.M.
Hendropriyono. Sehari-hari, jamaah Warsidi dikenal sebagai kelompok pengajian. Tapi
militer menuduh mereka mempersiapkan negara Islam.
Sebelumnya, beberapa kali polisi berselisih dengan anggota kelompok ini. Komandan
Rayon Militer (Danramil) Way Jepara, Kapten Soetiman, pernah memanggil Anwar, tokoh
kelompok itu. Anwar menolak, malah meminta Soetiman datang ke rumahnya. Camat Way
Jepara, Zulkifli, kemudian mengirim surat panggilan. Anwar tetap menolak.
Ditemani sejumlah serdadu, Soetiman dan Zulkifli kemudian meluncur ke rumah
Anwar. Menurut versi tentara, rombongan ini dihujani anak panah dan batu katapel.
Soetiman tewas. Menyusullah kemudian subuh bersimbah darah itu.
Jumlah korban simpang-siur. Menurut versi tentara, korban tewas 27 orang. Tapi
sejumlah lembaga swadaya masyarakat menghitung 246 korban tewas. Pemerintah
memburu jaringan kelompok ini ke Jakarta dan Jawa Tengah. Beberapa pengikut tertangkap,
dijebloskan ke bui.
Seperti tragedi kemanusiaan lainnya, suara korban Talangsari baru didengar setelah
Soeharto jatuh, 21 Mei 1998. Korban dan aktivis kemanusiaan menuntut pemerintah segera
mengadili pelaku penembakan.
Pada Juni 2001, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim
ad hoc untuk menyelidiki kasus ini. Hasilnya tak jelas. Belakangan, Komnas membentuk tim
penyelidikan. Tim ini terjun ke lapangan mewawancarai korban, keluarga korban, dan
sejumlah pelaku. Penyelidikan itu selesai pada pertengahan Mei 2006.
Penyelesaian kasus ini berkelok. Hasil kerja tim masih harus memasuki tahap analisis
hukum. Pada tahap ini akan ditilik apakah tragedi Talangsari masuk kategori pelanggaran
berat atau ringan. Hasil analisis itu pun harus dirapatkan lagi di pleno Komnas HAM.
Jika pleno menilai tidak terdapat pelanggaran berat hak asasi manusia, kasus ini
cukup diselesaikan lewat peradilan umum. Tapi, jika terdapat pelanggaran berat hak asasi,
penyelesaiannya bisa lewat dua pintu: Undang-Undang No. 26/2000 tentang Peradilan Hak
Asasi Manusia, atau justru cukup lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
http://Semaraks.blogspot.com