TEMPO EDISI KHUSUS SOEHARTO

Tempo Edisi Khusus Soeharto
45
Soeharto dan Rezim Anti-Partai
Saiful Mujani
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI)/Peneliti Freedom Institute
Bagaimana mengintegrasikan kelompok-kelompok masyarakat ke dalam sistem besar
yang disebut negara-bangsa seperti Indonesia? Bagaimana keinginan masyarakat
dikomunikasikan kepada elite pemerintah dan sebaliknya kebijakan dari pemerintah
disampaikan kepada masyarakat dalam negara yang kompleks pada zaman modern ini?
Partai politik, walaupun bukan satu-satunya, adalah jawaban terhadap pertanyaanpertanyaan
besar tersebut.
Selain berfungsi mengartikulasikan kepentingan rakyat dalam politik nasional, partai
politik juga berfungsi mengintegrasikan kelompok masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
Dengan kata lain, partai politik, dalam studi Bill Liddle tahun 1960-an, punya fungsi untuk
integrasi nasional. Individu-individu, kelompok suku, agama, kelas sosial, dan sentimen
kedaerahan yang begitu besar di negeri kita, dimediasi dan dipertemukan dalam unit-unit
lebih besar dalam partai politik. Partai politik juga mendekatkan jarak politik dari pusat
kekuasaan kepada rakyat.
Fungsi integratif dan artikulatif partai politik inilah yang diabaikan sepanjang sejarah
kekuasaan Soeharto. Kebutuhan rezim Orde Baru Soeharto untuk integrasi nasional dan
untuk memperantarai rakyat dengan elite pemerintahan dipenuhi terutama lewat kekuatan
angkatan bersenjata dan oleh Golongan Karya (Golkar)-kelompok fungsional yang diciptakan
elite tentara sendiri.
Sifat dasar partai adalah refleksi dari pembelahan sosiologis masyarakat-apakah itu
karena perbedaan ideologis, kelas sosial, ataupun perbedaan primordial (agama, suku, atau
kedaerahan). Karena itu, sejak awal, oleh para pendirinya, Golkar didefinisikan bukan
sebagai partai politik, tapi sebagai kelompok fungsional lintas sosiologis. Karena itu Golkar
tidak berideologi, tidak merepresentasikan kelompok primordial atau kelas sosial tertentu.
Ia berpretensi mewakili semuanya. Kalaupun mau disebut berideologi politik, ideologi yang
dimaksud adalah Pancasila. Ia diciptakan bagi lintas golongan ataupun lintas kelompok
sosial. Golkar seperti negara; negara dalam negara, atau bentuk lain dari negara.
Akar dari gagasan Golongan Karya, sebagai organisasi non-partai, ini dapat ditarik
jauh ke belakang. Setidaknya sampai pada gagasan Soekarno tahun 1920-an yang
menghendaki adanya kelompok nasional yang mencerminkan lintas golongan dan
kelompok, bukan partai politik yang beragam sebagai cerminan dari keragaman golongan
atau kelompok masyarakat.
Setelah merdeka, elite politik lain seperti Mohammad Hatta menolak gagasan
semacam itu. Yang mengisi pentas politik adalah partai-partai politik dengan ideologi yang
http://Semaraks.blogspot.com