TEMPO EDISI KHUSUS SOEHARTO

Tempo Edisi Khusus Soeharto
138
Tepisan itu dilakukan amat nyaring ketika Presiden Soeharto berpidato di Pekanbaru
pada Maret 1980. Jenderal Widodo diganti dan para jenderal purnawirawan yang
memprotes pidato di Pekanbaru dengan menandatangani Petisi 50 pun dicekal, termasuk
Jenderal Nasution. Para pendukung Jenderal Soeharto, yang oleh pakar wartawan Australia
David Jenkins disebut kelompok pragmatis, kemudian membuat konsep tandingan yang
dikenal sebagai "Makalah Hankam".
Sejarah mencatat, konsep kelompok pragmatis ini yang kemudian dijalankan
Presiden Soeharto. Bagi kalangan yang sinis, pelaksanaan konsep ini di lapangan sebenarnya
amat mirip dengan konsep pendudukan militer. Tentara menjadi alat pemerintahan
Soeharto. Mitra sipil peran politik TNI adalah Golkar, yang oleh salah seorang tokohnya,
Rahman Tolleng, disebut bukan partai yang berkuasa (ruling party) tapi partainya penguasa
(ruler's party). Dengan dukungan kuat TNI melalui jaringan teritorial, temasuk kekaryaan,
Golkar pun terus-menerus menang dalam pemilihan umum yang berlangsung setiap lima
tahun.
Jenderal Soeharto semakin ringan tangan dalam memanfaatkan militer untuk
menjalankan tugas nonmiliter. Operasi pembersihan para preman yang dianggap
mengganggu ketenteraman diberikan kepada tentara. Ribuan preman bertato pun tewas
ditembak secara misterius.
Kesibukan aparat militer di berbagai bidang nonmiliter ini pada akhirnya bermuara
pada menurunnya kemampuan profesional militer TNI. Kecenderungan ini semakin buruk
setelah pengaruh keluarga dan kroni Cendana mulai merasuk ke sistem promosi di jajaran
militer. Jenderal L.B. Moerdani, seorang pendukung setia dari kelompok pragmatis yang
mencoba mengingatkan Jenderal Soeharto tentang bahaya pengaruh nepotisme, malah
terpental dari posisinya sebagai Panglima ABRI.
Militer pun seolah menjadi lembaga kebal hukum dan ringan tangan dalam
menggunakan kekerasan. Peningkatan keterlibatan aparat militer dalam berbagai kegiatan
bisnis dan politik menyebabkan maraknya antipati masyarakat terhadap tentara. Perangkat
perang TNI memang makin modern dan canggih tapi pertautan hati dengan rakyat justru
merenggang.
Kerenggangan ini amat dirasakan oleh para perwira muda, terutama yang terlibat
dalam berbagai operasi militer di Timor Timur, Aceh, dan Papua. Posisi mereka seolah
terbalik dengan generasi 45. Para senior pendiri TNI melakukan perang gerilya bersama
rakyat melawan musuh dari luar yang lebih profesional secara militer. Para perwira muda
penerus justru memiliki perangkat militer yang lengkap dan dilatih secara profesional dan
harus berhadapan dengan pemberontakan bersenjata yang setidaknya didukung oleh
sebagian rakyat setempat. Di lapangan mereka mulai paham bahwa pemberontakanpemberontakan
itu terjadi karena penyelesaian politik tak berjalan, bukan karena kegiatan
musuh dari luar. Politik tak jalan karena dominasi militer terlalu kuat.
http://Semaraks.blogspot.com