KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman,
LN.171, TLN.4006.
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, LN.170,
TLN.4005.
Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tanggal 30 September 2000
tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota
Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 tentang
Bentuk Formulir Dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.08.UM.07.01 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 tentang
Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia.
Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang
Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Seluruh Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
C.UM.01.10-11 tanggal 19 Januari 2001 tentang Penghitungan
Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian Dan Pendaftaran Perjanjian
Jaminan Fidusia.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor
C.HT.01.10-22 tentang Standarisasi Pendaftaran.
C. Artikel/tulisan :
Bachtiar Sibarani, Artikel Hukum “Soal Undang-Undang Fidusia”, volume
10, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, Tahun 2000.
K. Agus Rahardjo, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia, Bandung: Makalah disampaikan dalam pelatihan
Sisminbakum tanggal 29-31 Maret 2004.
Media Notariat, edisi Juli-September 2002, “Pendaftaran Ikatan Jaminan
Dalam Hukum Kita”.
Werda, Pendaftran Fidusia, Media Notariat, edisi Juli-September 2002.