KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

More documents

Recommendations

Info

dikenal gadai atas benda bergerak tanpa penyerahan penguasaan atas benda kepada kreditur, yang dikenal dengan istilah “Chattel Mortgage”. Jika di Belanda pemberian jaminan tanpa penyerahan penguasaan bendanya kepada kreditur diatasi dengan mengadakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, sedangkan di Indonesia pembentuk undang- undang mengatasinya dengan membuat peraturan tentang ikatan panen atau Oogstverband berdasarkan Koninklijk Besluit tanggal 24 Januari 1886 Staatblad Nomor 57 Tahun 1886. Oogstverband adalah suatu jaminan untuk peminjaman uang, yang diberikan atas panenan yang akan diperoleh dari suatu perkebunan. 35 Setelah lembaga Jaminan Fidusia memperoleh pengakuan di Belanda melalui Bierbrouwerij Arrest, maka di Indonesia keberadaan lembaga Jaminan Fidusia diakui melalui yurisprudensi untuk pertama kali dalam keputusan Hooggerechtshof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara antara Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) sebagai penggugat yang dalam hal ini adalah kreditur dengan Pedro Clignett sebagai tergugat yang dalam hal ini adalah debitur yang lebih dikenal dengan kasus BPM-Clignett. Setelah keputusan HGH yang pertama tersebut, pada tanggal 16 Februari 1933 keluar arrest kedua, yang menetapkan bahwa hak grant (grantrecht), yaitu hak atas tanah yang dahulu dianugerahkan oleh para Sultan di Sumatera Timur, dapat digunakan sebagai jaminan hutang dengan menggunakan lembaga fidusia, yang kemudian dicatat dalam register yang bersangkutan. 35 R. Subekti, Op. Cit., hal. 69.
Dengan adanya kedua Arrest tersebut yang mengakui keberadaan lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia, maka fidusia semakin berkembang sebagaimana dapat kita lihat dari keputusan-keputusan, diantaranya : a. Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950/Pdt tanggal 22 Maret 1950; b. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 26 K/Sip/1955 tanggal 11 Mei 1955; c. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 387 K/Sip/1959 tanggal 25 Februari 1959; d. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Sip/1960 tanggal 8 Nopember 1960; e. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 10 Desember 1960; f. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1969 tanggal 15 Maret 1969; g. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971; h. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 20 Desember 1972. Akhirnya lembaga jaminan fidusia semakin eksis dengan diundangkannya Undang-Undang Fidusia yang diharapkan dapat menampung kebutuhan para pihak dalam bidang perkreditan dan memberikan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur serta pihak ketiga.
Page 1 and 2: KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN J
Page 3 and 4: PERNYATAAN Dengan ini saya menyatak
Page 5 and 6: THE STUDY OF LAW TOWARD THE REGISTR
Page 7 and 8: 3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hu
Page 9 and 10: Halaman Judul Halaman Pengesahan Pe
Page 11 and 12: 1. Jenis dan Sumber Data………
Page 13 and 14: dengan kesepakatan kedua belah piha
Page 15 and 16: wakil untuk memelihara kepentingan,
Page 17 and 18: Jaminan sebagaimana telah diterangk
Page 19 and 20: Sedangkan Obyek fidusia meliputi be
Page 21 and 22: yang wajib didaftarkan adalah benda
Page 23 and 24: pendaftaran hak jaminan terhadap be
Page 25 and 26: pendidikan di bidang ilmu hukum ata
Page 27 and 28: A. Perjanjian BAB II TINJAUAN PUSTA
Page 29 and 30: 2. Unsur-Unsur Perjanjian Adapun un
Page 31 and 32: 4. Asas - Asas Perjanjian Asas-asas
Page 33 and 34: Ownership”. Namun kadang-kadang d
Page 35 and 36: 3) Oey Hoey Tiong Fidusia atau leng
Page 37 and 38: 3) Adanya perjanjian hutang-piutang
Page 39 and 40: diberikannya itu, akan tetapi ia ha
Page 41 and 42: perusahaan pertanian dalam memperol
Page 43: (kilang bir) dalam perkara kasasi a
Page 47 and 48: Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan
Page 49 and 50: 8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan
Page 51 and 52: dirasakan kurang menjamin kepastian
Page 53 and 54: Dari pengertian Pasal 1868 KUHPerda
Page 55 and 56: tersebut akan dikeluarkan bukti kep
Page 57 and 58: 4) Uraian mengenai benda yang menja
Page 59 and 60: Pemberi fidusia bertanggungjawab pe
Page 61 and 62: BAB III METODE PENELITIAN Metode be
Page 63 and 64: pada umumnya bertujuan mendeskripsi
Page 65 and 66: adalah pihak-pihak yang terkait dal
Page 67 and 68: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 69 and 70: Tentang kewajiban untuk melakukan p
Page 71 and 72: oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, de
Page 73 and 74: selalu berubah-ubah, baik mereknya
Page 75 and 76: seperti peralihan hak karena jual b
Page 77 and 78: Dalam sistem hukum yang berlaku di
Page 79 and 80: pendaftaran terhadap ikatan jaminan
Page 81 and 82: Asasi Manusia R.I., hal ini juga se
Page 83 and 84: Saat mengajukan permohonan pendafta
Page 85 and 86: pemeriksaan terhadap semua kelengka
Page 87 and 88: akan memeriksa kelengkapan data yan
Page 89 and 90: Skema Proses Pendaftaran Jamina Fid
Page 91 and 92: Hal ini sesuai juga dengan sifat pe
Page 93 and 94: erupa stok barang dagangan, maka pe
Page 95 and 96:
obyek yang dijaminkan. Dengan keada
Page 97 and 98:
A. Kesimpulan BAB V PENUTUP 1. Hal
Page 99 and 100:
A. Buku : DAFTAR PUSTAKA A.Hamzah d
Page 101:
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pad
show all

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?