KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

More documents

Recommendations

Info

Selain itu kalau memang benda yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia lalu bagaimana pula jika yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda-benda yang tidak terdaftar seperti benda persediaan/stok barang dagangan (inventory), kemanakah akan dilakukan pendaftaran terhadap benda-benda tersebut. Sedangkan dalam Undang- Undang Fidusia tidak disebutkan bagaimana cara pendaftaran terhadap benda-benda tidak terdaftar tersebut. Dari semua keterangan di atas terlihat bahwa jika yang digunakan dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah pendaftaran benda, maka akan menimbulkan masalah sebagaimana diterangkan di atas. Dengan adanya masalah tersebut tentunya akan mengurangi perlindungan yang akan diterima oleh kreditur atau penerima fidusia. 2. Pendaftaran Ikatan Jaminan Dasar bahwa dalam jaminan fidusia yang didaftarkan adalah ikatan jaminannya diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “pendaftaran Jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia” dan Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pendaftaran ikatan jaminan yang dipakai adalah pendaftaran ikatan jaminan atas benda yang terdaftar, seperti ikatan jaminan hak tanggungan dan ikatan jaminan hipotik. 58 Jika pendaftaran yang dimaksudkan dalam pendaftaran fidusia adalah Pendaftaran Ikatan Jaminan, maka tentunya juga ada kelemahannya. Hal ini karena dalam sistem hukum Indonesia pendaftaran ikatan jaminan yang dipakai adalah pendaftaran ikatan jaminan atas benda yang terdaftar, sedangkan sebagaimana yang kita ketahui dalam fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia diantaranya adalah benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Keadaan in tentunya akan menimbulkan kesulitan untuk melakukan pendaftaran terhadap ikatan jaminan dari benda yang tidak terdaftar seperti stok barang dagangan (inventory). Berdasarkan keterangan yang dikemukakan di atas terlihat bahwa dari ketidakjelasan tentang hal yang seharusnya didaftar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia, yaitu apakah Pendaftaran Benda atau Pendaftaran Jaminan (Ikatan Jaminan), ternyata keduanya mempunyai kelemahan masing-masing. Dengan adanya kenyataan tersebut terlihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia masih terdapat kelemahan terutama tentang hal apa yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia. 58 Media Notariat, edisi Juli-September 2002, “Pendaftaran Ikatan Jaminan Dalam Hukum Kita”, hal. 23.
Page 1 and 2:
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN J
Page 3 and 4:
PERNYATAAN Dengan ini saya menyatak
Page 5 and 6:
THE STUDY OF LAW TOWARD THE REGISTR
Page 7 and 8:
3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hu
Page 9 and 10:
Halaman Judul Halaman Pengesahan Pe
Page 11 and 12:
1. Jenis dan Sumber Data………
Page 13 and 14:
dengan kesepakatan kedua belah piha
Page 15 and 16:
wakil untuk memelihara kepentingan,
Page 17 and 18:
Jaminan sebagaimana telah diterangk
Page 19 and 20:
Sedangkan Obyek fidusia meliputi be
Page 21 and 22:
yang wajib didaftarkan adalah benda
Page 23 and 24:
pendaftaran hak jaminan terhadap be
Page 25 and 26: pendidikan di bidang ilmu hukum ata
Page 27 and 28: A. Perjanjian BAB II TINJAUAN PUSTA
Page 29 and 30: 2. Unsur-Unsur Perjanjian Adapun un
Page 31 and 32: 4. Asas - Asas Perjanjian Asas-asas
Page 33 and 34: Ownership”. Namun kadang-kadang d
Page 35 and 36: 3) Oey Hoey Tiong Fidusia atau leng
Page 37 and 38: 3) Adanya perjanjian hutang-piutang
Page 39 and 40: diberikannya itu, akan tetapi ia ha
Page 41 and 42: perusahaan pertanian dalam memperol
Page 43 and 44: (kilang bir) dalam perkara kasasi a
Page 45 and 46: Dengan adanya kedua Arrest tersebut
Page 47 and 48: Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan
Page 49 and 50: 8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan
Page 51 and 52: dirasakan kurang menjamin kepastian
Page 53 and 54: Dari pengertian Pasal 1868 KUHPerda
Page 55 and 56: tersebut akan dikeluarkan bukti kep
Page 57 and 58: 4) Uraian mengenai benda yang menja
Page 59 and 60: Pemberi fidusia bertanggungjawab pe
Page 61 and 62: BAB III METODE PENELITIAN Metode be
Page 63 and 64: pada umumnya bertujuan mendeskripsi
Page 65 and 66: adalah pihak-pihak yang terkait dal
Page 67 and 68: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 69 and 70: Tentang kewajiban untuk melakukan p
Page 71 and 72: oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, de
Page 73 and 74: selalu berubah-ubah, baik mereknya
Page 75: seperti peralihan hak karena jual b
Page 79 and 80: pendaftaran terhadap ikatan jaminan
Page 81 and 82: Asasi Manusia R.I., hal ini juga se
Page 83 and 84: Saat mengajukan permohonan pendafta
Page 85 and 86: pemeriksaan terhadap semua kelengka
Page 87 and 88: akan memeriksa kelengkapan data yan
Page 89 and 90: Skema Proses Pendaftaran Jamina Fid
Page 91 and 92: Hal ini sesuai juga dengan sifat pe
Page 93 and 94: erupa stok barang dagangan, maka pe
Page 95 and 96: obyek yang dijaminkan. Dengan keada
Page 97 and 98: A. Kesimpulan BAB V PENUTUP 1. Hal
Page 99 and 100: A. Buku : DAFTAR PUSTAKA A.Hamzah d
Page 101: Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pad
show all

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?