KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1999 tentang Perumahan Dan Pemukiman, namun belum diatur secara
komprehensif.
Dalam ilmu hukum, yang merupakan sumber hukum dalam arti
formil adalah Undang-Undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan
doktrin (pendapat para ahli hukum). Adapun sumber-sumber hukum yang
melandasi lembaga jaminan fidusia ini antara lain adalah : 37
a. Umum (general)
1) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi “semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya”. Pasal ini memberikan kebebasan
kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang mereka buat,
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan
dan ketertiban umum;
2) Pasal 14 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa
hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya
dengan alasan tidak ada hukumnya atau Undang-Undang yang
mengaturnya, dan hakim wajib menggali hukum yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat dalam rangka penemuan hukum
baru.
37 A.Hamzah dan Senjun Manullang, Op. Cit., hal. 41-42.