KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

Akan tetapi dalam kenyataannya sebagai akibat kedudukan jaminan
fidusia sebagai perjanjian accessoir atau tambahan, terdapat kelemahan dalam
pelaksanaan pendaftarannya. Salah satu kelemahan itu ialah tentang ketentuan
pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia itu sendiri.
Kelemahan tersebut adalah terdapatnya kerancuan dalam pendaftaran Jaminan
Fidusia. Hal ini terlihat dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang Fidusia yang berbunyi : “benda yang dibebani dengan
jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Dari ketentuan ini terlihat bahwa yang
harus didaftarkan dalam jaminan fidusia adalah “bendanya”.
Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam penjelasan Pasal 11
Undang-Undang Fidusia, bahwa “pendaftaran benda yang dibebani dengan
jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan
pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar
wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus
merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang
telah dibebani jaminan fidusia. Akan tetapi ketentuan Pasal 11 ayat (1)
berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Fidusia,
yang berbunyi: “pendaftaran Jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”. Dari ketentuan
ini yang wajib didaftarkan adalah “jaminan fidusianya” atau “ikatan
jaminannya”.
Keadaan ini tentunya menimbulkan masalah tersendiri bagi kepastian
hukum dalam jaminan fidusia terutama bagi pihak kreditur, karena apabila