KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

More documents

Recommendations

Info

harus dilalui dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor C.HT.01.10-22 tentang Standarisasi Pendaftaran : 1. Pengajuan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Dari keterangan tersebut terlihat bahwa apabila Penerima Fidusia tidak bisa melakukan pengajuan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia yang diterimanya sendiri, maka Penerima Fidusia (kreditur) boleh mewakilkan untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia yang diterimanya tersebut kepada kuasa atau wakilnya, untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia ditujukan kepada Menteri, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Menteri yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia R.I., hal ini juga sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dinyatakan : Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis, dalam Bahasa Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia diterangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan “kuasa” adalah orang yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan surat kuasa dari penerima fidusia untuk melakukan pendaftaran fidusia, sedangkan yang dimaksud dengan “wakilnya” adalah orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa pengajuan pendaftaran Jaminan Fidusia harus dilakukan secara tertulis dan harus dalam Bahasa Indonesia serta permohonan pengajuan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup
Page 1 and 2:
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN J
Page 3 and 4:
PERNYATAAN Dengan ini saya menyatak
Page 5 and 6:
THE STUDY OF LAW TOWARD THE REGISTR
Page 7 and 8:
3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hu
Page 9 and 10:
Halaman Judul Halaman Pengesahan Pe
Page 11 and 12:
1. Jenis dan Sumber Data………
Page 13 and 14:
dengan kesepakatan kedua belah piha
Page 15 and 16:
wakil untuk memelihara kepentingan,
Page 17 and 18:
Jaminan sebagaimana telah diterangk
Page 19 and 20:
Sedangkan Obyek fidusia meliputi be
Page 21 and 22:
yang wajib didaftarkan adalah benda
Page 23 and 24:
pendaftaran hak jaminan terhadap be
Page 25 and 26:
pendidikan di bidang ilmu hukum ata
Page 27 and 28:
A. Perjanjian BAB II TINJAUAN PUSTA
Page 29 and 30: 2. Unsur-Unsur Perjanjian Adapun un
Page 31 and 32: 4. Asas - Asas Perjanjian Asas-asas
Page 33 and 34: Ownership”. Namun kadang-kadang d
Page 35 and 36: 3) Oey Hoey Tiong Fidusia atau leng
Page 37 and 38: 3) Adanya perjanjian hutang-piutang
Page 39 and 40: diberikannya itu, akan tetapi ia ha
Page 41 and 42: perusahaan pertanian dalam memperol
Page 43 and 44: (kilang bir) dalam perkara kasasi a
Page 45 and 46: Dengan adanya kedua Arrest tersebut
Page 47 and 48: Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan
Page 49 and 50: 8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan
Page 51 and 52: dirasakan kurang menjamin kepastian
Page 53 and 54: Dari pengertian Pasal 1868 KUHPerda
Page 55 and 56: tersebut akan dikeluarkan bukti kep
Page 57 and 58: 4) Uraian mengenai benda yang menja
Page 59 and 60: Pemberi fidusia bertanggungjawab pe
Page 61 and 62: BAB III METODE PENELITIAN Metode be
Page 63 and 64: pada umumnya bertujuan mendeskripsi
Page 65 and 66: adalah pihak-pihak yang terkait dal
Page 67 and 68: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 69 and 70: Tentang kewajiban untuk melakukan p
Page 71 and 72: oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, de
Page 73 and 74: selalu berubah-ubah, baik mereknya
Page 75 and 76: seperti peralihan hak karena jual b
Page 77 and 78: Dalam sistem hukum yang berlaku di
Page 79: pendaftaran terhadap ikatan jaminan
Page 83 and 84: Saat mengajukan permohonan pendafta
Page 85 and 86: pemeriksaan terhadap semua kelengka
Page 87 and 88: akan memeriksa kelengkapan data yan
Page 89 and 90: Skema Proses Pendaftaran Jamina Fid
Page 91 and 92: Hal ini sesuai juga dengan sifat pe
Page 93 and 94: erupa stok barang dagangan, maka pe
Page 95 and 96: obyek yang dijaminkan. Dengan keada
Page 97 and 98: A. Kesimpulan BAB V PENUTUP 1. Hal
Page 99 and 100: A. Buku : DAFTAR PUSTAKA A.Hamzah d
Page 101: Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pad
show all

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?