KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

More documents

Recommendations

Info

Undang-Undang Fidusia dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, demikian antara lain bunyi Penjelasan Umum butir (3) Undang-Undang Fidusia. Hal ini karena fidusia lahir dari Yurisprudensi dan tidak ada kewajiban pendaftaran, sehingga kurang menjamin kepastian hukum, terutama bagi pihak kreditur. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pendaftaran jaminan fidusia menjadi wajib dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang jaminan fidusia. Kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana para pencari keadilan (Justiabelen) dapat mengetahui terlebih dulu ketentuan-ketentuan hukum yang mana akan berlaku dan bahwa hakim tidak akan menerapkan hukum secara sewenang-wenang. 12 Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan ini disebut “Fiduciaire Eigendoms Overdracht” disingkat “feo” yang lazim disebut fidusia saja. Di sini terjadi penyerahan secara constitutum possessorium atau penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya. 13 12 Oey Hoey Tiong, Op.cit. hal. 72. 13 A.Hamzah dan Senjun Manullang, Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia, (Jakarta: Indhill Co., 1987), hal. 34.
Sedangkan Obyek fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, demikian bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia. Obyek fidusia berupa benda bergerak antara lain adalah kendaraan bermotor dan benda tidak bergerak khususnya berupa bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan akan tetapi dengan syarat harus bisa dimiliki dan dialihkan. 14 Undang-Undang Fidusia juga menentukan agar benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pembebanannya dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima fidusia atau kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi. Dengan didaftarkannya benda yang dijamin dengan fidusia, maka kreditur mempunyai hak didahulukan (preferen) dari kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan. Pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, termasuk benda yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Demikian antara lain yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Fidusia. Dari ketentuan tersebut, maka benda yang dibebani jaminan fidusia, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak pendaftarannya tetap dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia. 14 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 179.
Page 1 and 2: KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN J
Page 3 and 4: PERNYATAAN Dengan ini saya menyatak
Page 5 and 6: THE STUDY OF LAW TOWARD THE REGISTR
Page 7 and 8: 3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hu
Page 9 and 10: Halaman Judul Halaman Pengesahan Pe
Page 11 and 12: 1. Jenis dan Sumber Data………
Page 13 and 14: dengan kesepakatan kedua belah piha
Page 15 and 16: wakil untuk memelihara kepentingan,
Page 17: Jaminan sebagaimana telah diterangk
Page 21 and 22: yang wajib didaftarkan adalah benda
Page 23 and 24: pendaftaran hak jaminan terhadap be
Page 25 and 26: pendidikan di bidang ilmu hukum ata
Page 27 and 28: A. Perjanjian BAB II TINJAUAN PUSTA
Page 29 and 30: 2. Unsur-Unsur Perjanjian Adapun un
Page 31 and 32: 4. Asas - Asas Perjanjian Asas-asas
Page 33 and 34: Ownership”. Namun kadang-kadang d
Page 35 and 36: 3) Oey Hoey Tiong Fidusia atau leng
Page 37 and 38: 3) Adanya perjanjian hutang-piutang
Page 39 and 40: diberikannya itu, akan tetapi ia ha
Page 41 and 42: perusahaan pertanian dalam memperol
Page 43 and 44: (kilang bir) dalam perkara kasasi a
Page 45 and 46: Dengan adanya kedua Arrest tersebut
Page 47 and 48: Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan
Page 49 and 50: 8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan
Page 51 and 52: dirasakan kurang menjamin kepastian
Page 53 and 54: Dari pengertian Pasal 1868 KUHPerda
Page 55 and 56: tersebut akan dikeluarkan bukti kep
Page 57 and 58: 4) Uraian mengenai benda yang menja
Page 59 and 60: Pemberi fidusia bertanggungjawab pe
Page 61 and 62: BAB III METODE PENELITIAN Metode be
Page 63 and 64: pada umumnya bertujuan mendeskripsi
Page 65 and 66: adalah pihak-pihak yang terkait dal
Page 67 and 68: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 69 and 70:
Tentang kewajiban untuk melakukan p
Page 71 and 72:
oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, de
Page 73 and 74:
selalu berubah-ubah, baik mereknya
Page 75 and 76:
seperti peralihan hak karena jual b
Page 77 and 78:
Dalam sistem hukum yang berlaku di
Page 79 and 80:
pendaftaran terhadap ikatan jaminan
Page 81 and 82:
Asasi Manusia R.I., hal ini juga se
Page 83 and 84:
Saat mengajukan permohonan pendafta
Page 85 and 86:
pemeriksaan terhadap semua kelengka
Page 87 and 88:
akan memeriksa kelengkapan data yan
Page 89 and 90:
Skema Proses Pendaftaran Jamina Fid
Page 91 and 92:
Hal ini sesuai juga dengan sifat pe
Page 93 and 94:
erupa stok barang dagangan, maka pe
Page 95 and 96:
obyek yang dijaminkan. Dengan keada
Page 97 and 98:
A. Kesimpulan BAB V PENUTUP 1. Hal
Page 99 and 100:
A. Buku : DAFTAR PUSTAKA A.Hamzah d
Page 101:
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pad
show all

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?