KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

More documents

Recommendations

Info

f. Nilai Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. Lebih lanjut tentang kelengkapan dalam melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yaitu pada Pasal 2 ayat (4) yaitu permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan : a. Salinan Akta Notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia; b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia; c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Dari hasil penelitian penulis di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selain kelengkapan tersebut juga dilengkapi foto kopi yang dilegalisir oleh Notaris mengenai bukti kepemilikan hak atas obyek yang dibebani dengan jaminan fidusia. Bukti kepemilikan yang dimaksud misalnya untuk kendaraan bermotor berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sedangkan untuk benda persediaan/stok barang dagangan (inventory) berupa daftar barang yang dibuat dan ditanda tangani di atas meterai oleh pemilik barang (pemberi fidusia). 63 Petugas Kantor Pendaftaran Fidusia yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia, selanjutnya akan melakukan pengecekan atau 63 Data sekunder Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta
pemeriksaan terhadap semua kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh pemohon yang akan melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Apabila semua berkas telah lengkap, petugas Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian akan melakukan pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan yang sama juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pada Pasal 3 ayat (1) yaitu pejabat yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dari keterangan di atas terlihat bahwa terhadap semua kelengkapan yang disertakan dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia akan dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Tentang pemeriksaan ini dalam penjelasan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diterangkan bahwa : pejabat yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia atau kantor pendaftaran fidusia hanya melakukan pengecekan data saja dan tidak boleh melakukan penilaian
Page 1 and 2:
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN J
Page 3 and 4:
PERNYATAAN Dengan ini saya menyatak
Page 5 and 6:
THE STUDY OF LAW TOWARD THE REGISTR
Page 7 and 8:
3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hu
Page 9 and 10:
Halaman Judul Halaman Pengesahan Pe
Page 11 and 12:
1. Jenis dan Sumber Data………
Page 13 and 14:
dengan kesepakatan kedua belah piha
Page 15 and 16:
wakil untuk memelihara kepentingan,
Page 17 and 18:
Jaminan sebagaimana telah diterangk
Page 19 and 20:
Sedangkan Obyek fidusia meliputi be
Page 21 and 22:
yang wajib didaftarkan adalah benda
Page 23 and 24:
pendaftaran hak jaminan terhadap be
Page 25 and 26:
pendidikan di bidang ilmu hukum ata
Page 27 and 28:
A. Perjanjian BAB II TINJAUAN PUSTA
Page 29 and 30:
2. Unsur-Unsur Perjanjian Adapun un
Page 31 and 32:
4. Asas - Asas Perjanjian Asas-asas
Page 33 and 34: Ownership”. Namun kadang-kadang d
Page 35 and 36: 3) Oey Hoey Tiong Fidusia atau leng
Page 37 and 38: 3) Adanya perjanjian hutang-piutang
Page 39 and 40: diberikannya itu, akan tetapi ia ha
Page 41 and 42: perusahaan pertanian dalam memperol
Page 43 and 44: (kilang bir) dalam perkara kasasi a
Page 45 and 46: Dengan adanya kedua Arrest tersebut
Page 47 and 48: Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan
Page 49 and 50: 8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan
Page 51 and 52: dirasakan kurang menjamin kepastian
Page 53 and 54: Dari pengertian Pasal 1868 KUHPerda
Page 55 and 56: tersebut akan dikeluarkan bukti kep
Page 57 and 58: 4) Uraian mengenai benda yang menja
Page 59 and 60: Pemberi fidusia bertanggungjawab pe
Page 61 and 62: BAB III METODE PENELITIAN Metode be
Page 63 and 64: pada umumnya bertujuan mendeskripsi
Page 65 and 66: adalah pihak-pihak yang terkait dal
Page 67 and 68: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 69 and 70: Tentang kewajiban untuk melakukan p
Page 71 and 72: oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, de
Page 73 and 74: selalu berubah-ubah, baik mereknya
Page 75 and 76: seperti peralihan hak karena jual b
Page 77 and 78: Dalam sistem hukum yang berlaku di
Page 79 and 80: pendaftaran terhadap ikatan jaminan
Page 81 and 82: Asasi Manusia R.I., hal ini juga se
Page 83: Saat mengajukan permohonan pendafta
Page 87 and 88: akan memeriksa kelengkapan data yan
Page 89 and 90: Skema Proses Pendaftaran Jamina Fid
Page 91 and 92: Hal ini sesuai juga dengan sifat pe
Page 93 and 94: erupa stok barang dagangan, maka pe
Page 95 and 96: obyek yang dijaminkan. Dengan keada
Page 97 and 98: A. Kesimpulan BAB V PENUTUP 1. Hal
Page 99 and 100: A. Buku : DAFTAR PUSTAKA A.Hamzah d
Page 101: Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pad
show all

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?