KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

dikenal gadai atas benda bergerak tanpa penyerahan penguasaan atas
benda kepada kreditur, yang dikenal dengan istilah “Chattel Mortgage”.
Jika di Belanda pemberian jaminan tanpa penyerahan penguasaan
bendanya kepada kreditur diatasi dengan mengadakan perjanjian jual beli
dengan hak membeli kembali, sedangkan di Indonesia pembentuk undang-
undang mengatasinya dengan membuat peraturan tentang ikatan panen
atau Oogstverband berdasarkan Koninklijk Besluit tanggal 24 Januari
1886 Staatblad Nomor 57 Tahun 1886. Oogstverband adalah suatu
jaminan untuk peminjaman uang, yang diberikan atas panenan yang akan
diperoleh dari suatu perkebunan. 35
Setelah lembaga Jaminan Fidusia memperoleh pengakuan di
Belanda melalui Bierbrouwerij Arrest, maka di Indonesia keberadaan
lembaga Jaminan Fidusia diakui melalui yurisprudensi untuk pertama kali
dalam keputusan Hooggerechtshof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932 dalam
perkara antara Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) sebagai
penggugat yang dalam hal ini adalah kreditur dengan Pedro Clignett
sebagai tergugat yang dalam hal ini adalah debitur yang lebih dikenal
dengan kasus BPM-Clignett. Setelah keputusan HGH yang pertama
tersebut, pada tanggal 16 Februari 1933 keluar arrest kedua, yang
menetapkan bahwa hak grant (grantrecht), yaitu hak atas tanah yang
dahulu dianugerahkan oleh para Sultan di Sumatera Timur, dapat
digunakan sebagai jaminan hutang dengan menggunakan lembaga fidusia,
yang kemudian dicatat dalam register yang bersangkutan.
35 R. Subekti, Op. Cit., hal. 69.