KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

Walapun ada kelemahan tersebut, menurut Werda seorang Notaris di
Purwokerto 59 pendaftaran yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lebih mengarah kepada pendaftaran
ikatan jaminannya. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang diatur dalam
Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia.
Akan tetapi J. Satrio 60 dalam Bukunya berpendapat menafsirkan hal
yang harus didaftar dalam jaminan fidusia adalah benda dan ikatan
jaminannya secara bersamaan akan lebih baik atau akan sangat
menguntungkan. Berdasarkan pendapat J. Satrio terlihat bahwa sebaiknya hal
yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah bendanya dan
sekaligus ikatan jaminan fidusianya.
Namun berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor
Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 7 April
sampai dengan 14 April 2008, dan wawancara dengan Iwan Setiawan, staff
bagian pendaftaran jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia Dareah
Khusus Ibukota Jakarta, yang menyatakan bahwa yang didaftar dalam
pendaftaran jaminan fidusia adalah ikatan jaminannya. 61
Dasar pemikiran dari penulis menyatakan demikian adalah, aturan
yang terdapat dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu
59
Werda, Pendaftran Fidusia, Media Notariat, Edisi Juli-September 2002, hal. 18.
60
J. Satrio, Op. Cit., hal. 247.
61
Wawancara dengan Iwan Setiawan, staff bagian pendaftaran jaminan fidusia Kantor Pendaftaran
Fidusia DKI Jakarta, pada tanggal 10 April 2008.