KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

. Khusus
1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun,
LN.75, TLN.3318;
2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
LN.168, TLN.3889;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999, LN.58, TLN.3837,
jo.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Departemen Kehakiman, LN.171, TLN.4006;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan
Fidusia, LN.170, TLN.4005;
5) Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tanggal 30 September
2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap
Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia;
6) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober
2000 tentang Bentuk Formulir Dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan
Fidusia;
7) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.08.UM.07.01 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober
2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia;