KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

More documents

Recommendations

Info

A. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari keperluan akan dana sebagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi sangat diperlukan dan kebutuhan akan dana sebagai modal tersebut terus meningkat. Seperti diketahui tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai dana/modal untuk melakukan kegiatan usaha. Biasanya dalam masyarakat ada sebagian yang mempunyai kelebihan dana tetapi kurang mampu atau kurang berani untuk melakukan/membuka usaha, sedangkan disisi lain ada sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha tetapi tidak mempunyai dana. Keadaan tersebut di atas kemudian menimbulkan hubungan antara pihak yang memiliki dana tetapi kurang mampu untuk melakukan/membuka usaha dengan pihak yang memiliki kemampuan untuk berusaha tetapi kurang atau bahkan tidak memiliki dana, mengadakan kesepakatan dalam mengelola kemampuan masing-masing pihak, dan kesepakatan tersebut merupakan awal dari lahirnya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dan kreditur. Setelah lahirnya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dengan kreditur, maka tentunya akan lahir hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan dana yang dijanjikannya kepada debitur dengan hak untuk menerima kembali dana yang dipinjamkan tersebut dari debitur pada waktu yang telah ditentukan sesuai 1
dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan di lain pihak debitur mempunyai hak untuk menerima dana yang dijanjikan oleh kreditur serta mempunyai kewajiban untuk memenuhi pengembalian dana sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Permasalahan biasanya baru akan timbul apabila pihak debitur lalai atau bahkan tidak mampu untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya dari pihak kreditur. Sebagaimana diketahui dalam berusaha tidak selamanya orang akan mengalami keuntungan, adakalanya mereka mengalami kerugian, biasanya keadaan inilah yang membuat debitur lalai atau cidera janji (wanprestasi) terhadap pengembalian utang yang diperolehnya dari kreditur. Keadaan demikian tentunya akan menimbulkan kekhawatiran atau rasa tidak aman bagi kreditur terhadap pengembalian uang yang telah dipinjamkannya. Untuk mencegah hal tersebut biasanya kreditur akan meminta jaminan kepada debitur terhadap pengembalian piutangnya. Istilah Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga Jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. 1 Jaminan tersebut dapat diberikan oleh pihak ketiga dalam arti pihak ketiga tersebut memberikan jaminan kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban terhadap utangnya tersebut atau dapat juga diberikan dalam bentuk barang yang setara dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur. 1 Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 14.
Page 1 and 2: KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN J
Page 3 and 4: PERNYATAAN Dengan ini saya menyatak
Page 5 and 6: THE STUDY OF LAW TOWARD THE REGISTR
Page 7 and 8: 3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hu
Page 9 and 10: Halaman Judul Halaman Pengesahan Pe
Page 11: 1. Jenis dan Sumber Data………
Page 15 and 16: wakil untuk memelihara kepentingan,
Page 17 and 18: Jaminan sebagaimana telah diterangk
Page 19 and 20: Sedangkan Obyek fidusia meliputi be
Page 21 and 22: yang wajib didaftarkan adalah benda
Page 23 and 24: pendaftaran hak jaminan terhadap be
Page 25 and 26: pendidikan di bidang ilmu hukum ata
Page 27 and 28: A. Perjanjian BAB II TINJAUAN PUSTA
Page 29 and 30: 2. Unsur-Unsur Perjanjian Adapun un
Page 31 and 32: 4. Asas - Asas Perjanjian Asas-asas
Page 33 and 34: Ownership”. Namun kadang-kadang d
Page 35 and 36: 3) Oey Hoey Tiong Fidusia atau leng
Page 37 and 38: 3) Adanya perjanjian hutang-piutang
Page 39 and 40: diberikannya itu, akan tetapi ia ha
Page 41 and 42: perusahaan pertanian dalam memperol
Page 43 and 44: (kilang bir) dalam perkara kasasi a
Page 45 and 46: Dengan adanya kedua Arrest tersebut
Page 47 and 48: Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan
Page 49 and 50: 8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan
Page 51 and 52: dirasakan kurang menjamin kepastian
Page 53 and 54: Dari pengertian Pasal 1868 KUHPerda
Page 55 and 56: tersebut akan dikeluarkan bukti kep
Page 57 and 58: 4) Uraian mengenai benda yang menja
Page 59 and 60: Pemberi fidusia bertanggungjawab pe
Page 61 and 62: BAB III METODE PENELITIAN Metode be
Page 63 and 64:
pada umumnya bertujuan mendeskripsi
Page 65 and 66:
adalah pihak-pihak yang terkait dal
Page 67 and 68:
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 69 and 70:
Tentang kewajiban untuk melakukan p
Page 71 and 72:
oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, de
Page 73 and 74:
selalu berubah-ubah, baik mereknya
Page 75 and 76:
seperti peralihan hak karena jual b
Page 77 and 78:
Dalam sistem hukum yang berlaku di
Page 79 and 80:
pendaftaran terhadap ikatan jaminan
Page 81 and 82:
Asasi Manusia R.I., hal ini juga se
Page 83 and 84:
Saat mengajukan permohonan pendafta
Page 85 and 86:
pemeriksaan terhadap semua kelengka
Page 87 and 88:
akan memeriksa kelengkapan data yan
Page 89 and 90:
Skema Proses Pendaftaran Jamina Fid
Page 91 and 92:
Hal ini sesuai juga dengan sifat pe
Page 93 and 94:
erupa stok barang dagangan, maka pe
Page 95 and 96:
obyek yang dijaminkan. Dengan keada
Page 97 and 98:
A. Kesimpulan BAB V PENUTUP 1. Hal
Page 99 and 100:
A. Buku : DAFTAR PUSTAKA A.Hamzah d
Page 101:
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pad
show all

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?