KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

More documents

Recommendations

Info

keperluan akan didirikan di ibukota propinsi di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di setiap ibukota propinsi dan berada dalam lingkup Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan untuk pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah tingkat II dapat disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, hal ini sesuai dengan keterangan dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Fidusia. c. Akibat Pendaftaran Jaminan Fidusia 1) Pihak Pemberi Fidusia Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pandaftaran Fidusia serta diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka benda atau obyek yang menjadi jaminan fidusia juga beralih kepemilikannya dari pemberi kepada penerima fidusia, walaupun penguasaannya diberikan secara sukarela kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia tidak lagi berhak untuk memperjualbelikan atau memindahtangankan obyek jaminan fidusia tersebut, kecuali untuk obyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan/stok barang dagangan (inventory).
Pemberi fidusia bertanggungjawab penuh terhadap keselamatan obyek jaminan fidusia sebagai akibat pemakaian dan keadaan obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaannya karena obyek jaminan fidusia sepenuhnya berada dalam penguasaan pemberi fidusia termasuk memperoleh manfaat dari obyek jaminan fidusia tersebut. 43 2) Pihak Penerima Fidusia Bagi penerima fidusia setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka penerima fidusia menjadi kreditur preferen atau mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dengan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia mempunyai hak eksekutorial yaitu penerima fidusia langsung dapat melaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji terhadap pelunasan utang yang dijamin dengan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa harus melalui pangadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya. 8. Hapusnya Jaminan Fidusia Jaminan fidusia hapus karena beberapa hal, yaitu : a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia; 43 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. Cit., hal. 129.
Page 1 and 2:
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN J
Page 3 and 4:
PERNYATAAN Dengan ini saya menyatak
Page 5 and 6:
THE STUDY OF LAW TOWARD THE REGISTR
Page 7 and 8: 3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hu
Page 9 and 10: Halaman Judul Halaman Pengesahan Pe
Page 11 and 12: 1. Jenis dan Sumber Data………
Page 13 and 14: dengan kesepakatan kedua belah piha
Page 15 and 16: wakil untuk memelihara kepentingan,
Page 17 and 18: Jaminan sebagaimana telah diterangk
Page 19 and 20: Sedangkan Obyek fidusia meliputi be
Page 21 and 22: yang wajib didaftarkan adalah benda
Page 23 and 24: pendaftaran hak jaminan terhadap be
Page 25 and 26: pendidikan di bidang ilmu hukum ata
Page 27 and 28: A. Perjanjian BAB II TINJAUAN PUSTA
Page 29 and 30: 2. Unsur-Unsur Perjanjian Adapun un
Page 31 and 32: 4. Asas - Asas Perjanjian Asas-asas
Page 33 and 34: Ownership”. Namun kadang-kadang d
Page 35 and 36: 3) Oey Hoey Tiong Fidusia atau leng
Page 37 and 38: 3) Adanya perjanjian hutang-piutang
Page 39 and 40: diberikannya itu, akan tetapi ia ha
Page 41 and 42: perusahaan pertanian dalam memperol
Page 43 and 44: (kilang bir) dalam perkara kasasi a
Page 45 and 46: Dengan adanya kedua Arrest tersebut
Page 47 and 48: Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan
Page 49 and 50: 8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan
Page 51 and 52: dirasakan kurang menjamin kepastian
Page 53 and 54: Dari pengertian Pasal 1868 KUHPerda
Page 55 and 56: tersebut akan dikeluarkan bukti kep
Page 57: 4) Uraian mengenai benda yang menja
Page 61 and 62: BAB III METODE PENELITIAN Metode be
Page 63 and 64: pada umumnya bertujuan mendeskripsi
Page 65 and 66: adalah pihak-pihak yang terkait dal
Page 67 and 68: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 69 and 70: Tentang kewajiban untuk melakukan p
Page 71 and 72: oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, de
Page 73 and 74: selalu berubah-ubah, baik mereknya
Page 75 and 76: seperti peralihan hak karena jual b
Page 77 and 78: Dalam sistem hukum yang berlaku di
Page 79 and 80: pendaftaran terhadap ikatan jaminan
Page 81 and 82: Asasi Manusia R.I., hal ini juga se
Page 83 and 84: Saat mengajukan permohonan pendafta
Page 85 and 86: pemeriksaan terhadap semua kelengka
Page 87 and 88: akan memeriksa kelengkapan data yan
Page 89 and 90: Skema Proses Pendaftaran Jamina Fid
Page 91 and 92: Hal ini sesuai juga dengan sifat pe
Page 93 and 94: erupa stok barang dagangan, maka pe
Page 95 and 96: obyek yang dijaminkan. Dengan keada
Page 97 and 98: A. Kesimpulan BAB V PENUTUP 1. Hal
Page 99 and 100: A. Buku : DAFTAR PUSTAKA A.Hamzah d
Page 101: Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pad
show all

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?