KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

kembali, menjual atau menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin atau
sepengetahuan kreditur penerima fidusia. Kemungkinan yang lain adalah,
bahwa seorang debitur yang merasa bahwa ia tidak dapat memenuhi
kewajiban perikatannya sebagaimana mestinya dan sudah melihat gejala akan
datangnya sita jaminan atas harta miliknya yang telah dijaminkan secara
fidusia, dengan mudah mengatakan bahwa untuk menghindari eksekusi
mereka pura-pura menjaminkan lagi secara kepercayaan kepada orang lain. 55
Mengingat pentingnya peran dari pendaftaran dalam memberikan
perlindungan terhadap pihak kreditur penerima fidusia dalam jaminan fidusia,
maka dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
yang disahkan pada tanggal 30 September 1999, diundangkan dalam
Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889
(selanjutnya disingkat Undang-Undang Fidusia), diatur tentang kewajiban
untuk melakukan pendaftaran terhadap setiap Jaminan Fidusia kepada pejabat
yang berwenang, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia.
Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia
diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia yang berbunyi :
(1). Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan;
(2). Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar
wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tetap berlaku.
55 J.Satrio, Op. Cit., hal. 82-83.