KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

More documents

Recommendations

Info

Selain itu bagaimana pula jika benda tidak terdaftar yang dijadikan obyek jaminan fidusia, misalnya stok barang dagangan (inventory), bagaimana cara melakukan pendaftaran terhadap benda yang kondisinya selalu berubah- ubah, selain bentuk dan jumlahnya juga mereknya, apakah kita harus melaporkan perubahan tersebut terus-menerus kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Karena dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Fidusia ditentukan apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Keadaan ini tentunya selain menimbulkan ketidakpastian dalam hukum juga sangat merepotkan karena penerima fidusia harus selalu mendaftarkan perubahan yang mungkin saja terjadi sangat banyak bahkan tak terhingga terutama untuk benda berupa stok barang dagangan (inventory) tersebut. Apabila jaminan fidusia yang wajib didaftarkan, lalu bagaimanakah pemenuhan asas hak milik bagi kreditur penerima fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang mengatakan bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Karena dengan pendaftaran jaminan dengan sendirinya berarti tidak ada bukti nyata pengakuan terhadap hak milik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, karena selama ini belum dikenal adanya
pendaftaran hak jaminan terhadap benda yang tidak terdaftar, dan jika belum dikenal lalu bagaimana kepastian hukumnya bagi kreditur penerima fidusia. Dengan demikian yang dimaksudkan adanya kerancuan antara ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Fidusia tersebut di atas adalah hal yang didaftar dalam pendaftaran jaminan Fidusia. Sebenarnya pendaftaran yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Fidusia itu yang didaftar “bendanya” ataukah “jaminan fidusianya” (ikatan jaminannya), karena sebagaimana yang dikemukakan di atas, bahwa dalam pendaftaran benda maupun pendaftaran ikatan jaminan akan membawa konsekwensi yang berbeda-beda. Atas dasar latar belakang penulisan tesis ini, peneliti tertarik untuk menulis tesis yang berjudul : “Kajian Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta”. B. Perumusan Masalah Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Apa yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur penerima fidusia atas barang jaminan fidusia berupa stok barang dagangan (inventory) ?
Page 1 and 2: KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN J
Page 3 and 4: PERNYATAAN Dengan ini saya menyatak
Page 5 and 6: THE STUDY OF LAW TOWARD THE REGISTR
Page 7 and 8: 3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hu
Page 9 and 10: Halaman Judul Halaman Pengesahan Pe
Page 11 and 12: 1. Jenis dan Sumber Data………
Page 13 and 14: dengan kesepakatan kedua belah piha
Page 15 and 16: wakil untuk memelihara kepentingan,
Page 17 and 18: Jaminan sebagaimana telah diterangk
Page 19 and 20: Sedangkan Obyek fidusia meliputi be
Page 21: yang wajib didaftarkan adalah benda
Page 25 and 26: pendidikan di bidang ilmu hukum ata
Page 27 and 28: A. Perjanjian BAB II TINJAUAN PUSTA
Page 29 and 30: 2. Unsur-Unsur Perjanjian Adapun un
Page 31 and 32: 4. Asas - Asas Perjanjian Asas-asas
Page 33 and 34: Ownership”. Namun kadang-kadang d
Page 35 and 36: 3) Oey Hoey Tiong Fidusia atau leng
Page 37 and 38: 3) Adanya perjanjian hutang-piutang
Page 39 and 40: diberikannya itu, akan tetapi ia ha
Page 41 and 42: perusahaan pertanian dalam memperol
Page 43 and 44: (kilang bir) dalam perkara kasasi a
Page 45 and 46: Dengan adanya kedua Arrest tersebut
Page 47 and 48: Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan
Page 49 and 50: 8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan
Page 51 and 52: dirasakan kurang menjamin kepastian
Page 53 and 54: Dari pengertian Pasal 1868 KUHPerda
Page 55 and 56: tersebut akan dikeluarkan bukti kep
Page 57 and 58: 4) Uraian mengenai benda yang menja
Page 59 and 60: Pemberi fidusia bertanggungjawab pe
Page 61 and 62: BAB III METODE PENELITIAN Metode be
Page 63 and 64: pada umumnya bertujuan mendeskripsi
Page 65 and 66: adalah pihak-pihak yang terkait dal
Page 67 and 68: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 69 and 70: Tentang kewajiban untuk melakukan p
Page 71 and 72: oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, de
Page 73 and 74:
selalu berubah-ubah, baik mereknya
Page 75 and 76:
seperti peralihan hak karena jual b
Page 77 and 78:
Dalam sistem hukum yang berlaku di
Page 79 and 80:
pendaftaran terhadap ikatan jaminan
Page 81 and 82:
Asasi Manusia R.I., hal ini juga se
Page 83 and 84:
Saat mengajukan permohonan pendafta
Page 85 and 86:
pemeriksaan terhadap semua kelengka
Page 87 and 88:
akan memeriksa kelengkapan data yan
Page 89 and 90:
Skema Proses Pendaftaran Jamina Fid
Page 91 and 92:
Hal ini sesuai juga dengan sifat pe
Page 93 and 94:
erupa stok barang dagangan, maka pe
Page 95 and 96:
obyek yang dijaminkan. Dengan keada
Page 97 and 98:
A. Kesimpulan BAB V PENUTUP 1. Hal
Page 99 and 100:
A. Buku : DAFTAR PUSTAKA A.Hamzah d
Page 101:
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pad
show all

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?