KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

More documents

Recommendations

Info

nomor mesin. Dengan kata lain dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam pendaftaran benda hanya dikenal terhadap benda terdaftar saja. Sementara itu jika dilihat ketentuan lain yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan, bahwa benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia diantaranya adalah benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Dari ketentuan tersebut tentunya akan menjadi masalah tersendiri jika yang digunakan adalah pendaftaran benda, karena apabila benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda terdaftar, apakah penerima fidusia (kreditur) dalam hal ini harus melakukan pendaftaran ulang terhadap benda terdaftar yang dijadikan obyek jaminan fidusia. Padahal jika diperhatikan semua ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia tidak ada yang mengatur bagaimana pendaftaran ulang terhadap benda terdaftar yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Selain itu sebagaimana diterangkan di atas salah satu dasar untuk melakukan pendaftaran terhadap benda terdaftar adalah berdasarkan title perolehan, berdasarkan keadaan tersebut dengan sendirinya akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu bagaimana cara mendaftarkan benda terdaftar yang diperoleh dari sebab adanya sebuah jaminan yaitu jaminan fidusia yang sifatnya tergantung dari keberadaan perjanjian pokoknya atau dengan kata lain dapat dikatakan sifatnya sementara. Padahal dasar perolehan yang biasanya dijadikan dasar pendaftaran adalah
seperti peralihan hak karena jual beli, hibah, hibah wasiat, warisan dan sebagainya, akan tetapi belum ada dasar perolehan yang biasanya dijadikan dasar pendaftaran adalah karena sebuah jaminan. Selain itu dalam sistem pendaftaran yang berlaku di Indonesia tidak mengenal adanya pendaftaran benda yang bersifat sementara, dalam hal ini yaitu selama jaminan masih ada dan apabila jaminan sudah tidak ada lalu bagaimana kedudukan pendaftaran benda tersebut. Yang lebih tidak jelas lagi dalam Undang-Undang Fidusia yaitu pada hapusnya jaminan Fidusia, pada Pasal 25 dan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bagaimana pengaturan atau cara pengembalian terhadap benda terdaftar yang telah didaftar ulang ketika jaminan fidusia didaftarkan. Di samping itu apabila tidak harus melakukan pendaftaran lalu bagaimana bentuk kepemilikan dari kreditur atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Padahal dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia ditentukan, bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa dalam fidusia ada pengalihan hak kepemilikan, tentunya jika kreditur tidak melakukan pendaftaran terhadap benda terdaftar tersebut lalu bagaimana hak kepemilikannya bagi kreditur/penerima fidusia tersebut.
Page 1 and 2:
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN J
Page 3 and 4:
PERNYATAAN Dengan ini saya menyatak
Page 5 and 6:
THE STUDY OF LAW TOWARD THE REGISTR
Page 7 and 8:
3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hu
Page 9 and 10:
Halaman Judul Halaman Pengesahan Pe
Page 11 and 12:
1. Jenis dan Sumber Data………
Page 13 and 14:
dengan kesepakatan kedua belah piha
Page 15 and 16:
wakil untuk memelihara kepentingan,
Page 17 and 18:
Jaminan sebagaimana telah diterangk
Page 19 and 20:
Sedangkan Obyek fidusia meliputi be
Page 21 and 22:
yang wajib didaftarkan adalah benda
Page 23 and 24: pendaftaran hak jaminan terhadap be
Page 25 and 26: pendidikan di bidang ilmu hukum ata
Page 27 and 28: A. Perjanjian BAB II TINJAUAN PUSTA
Page 29 and 30: 2. Unsur-Unsur Perjanjian Adapun un
Page 31 and 32: 4. Asas - Asas Perjanjian Asas-asas
Page 33 and 34: Ownership”. Namun kadang-kadang d
Page 35 and 36: 3) Oey Hoey Tiong Fidusia atau leng
Page 37 and 38: 3) Adanya perjanjian hutang-piutang
Page 39 and 40: diberikannya itu, akan tetapi ia ha
Page 41 and 42: perusahaan pertanian dalam memperol
Page 43 and 44: (kilang bir) dalam perkara kasasi a
Page 45 and 46: Dengan adanya kedua Arrest tersebut
Page 47 and 48: Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan
Page 49 and 50: 8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan
Page 51 and 52: dirasakan kurang menjamin kepastian
Page 53 and 54: Dari pengertian Pasal 1868 KUHPerda
Page 55 and 56: tersebut akan dikeluarkan bukti kep
Page 57 and 58: 4) Uraian mengenai benda yang menja
Page 59 and 60: Pemberi fidusia bertanggungjawab pe
Page 61 and 62: BAB III METODE PENELITIAN Metode be
Page 63 and 64: pada umumnya bertujuan mendeskripsi
Page 65 and 66: adalah pihak-pihak yang terkait dal
Page 67 and 68: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 69 and 70: Tentang kewajiban untuk melakukan p
Page 71 and 72: oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, de
Page 73: selalu berubah-ubah, baik mereknya
Page 77 and 78: Dalam sistem hukum yang berlaku di
Page 79 and 80: pendaftaran terhadap ikatan jaminan
Page 81 and 82: Asasi Manusia R.I., hal ini juga se
Page 83 and 84: Saat mengajukan permohonan pendafta
Page 85 and 86: pemeriksaan terhadap semua kelengka
Page 87 and 88: akan memeriksa kelengkapan data yan
Page 89 and 90: Skema Proses Pendaftaran Jamina Fid
Page 91 and 92: Hal ini sesuai juga dengan sifat pe
Page 93 and 94: erupa stok barang dagangan, maka pe
Page 95 and 96: obyek yang dijaminkan. Dengan keada
Page 97 and 98: A. Kesimpulan BAB V PENUTUP 1. Hal
Page 99 and 100: A. Buku : DAFTAR PUSTAKA A.Hamzah d
Page 101: Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pad
show all

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?