KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

More documents

Recommendations

Info

kembali, menjual atau menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin atau sepengetahuan kreditur penerima fidusia. Kemungkinan yang lain adalah, bahwa seorang debitur yang merasa bahwa ia tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya sebagaimana mestinya dan sudah melihat gejala akan datangnya sita jaminan atas harta miliknya yang telah dijaminkan secara fidusia, dengan mudah mengatakan bahwa untuk menghindari eksekusi mereka pura-pura menjaminkan lagi secara kepercayaan kepada orang lain. 55 Mengingat pentingnya peran dari pendaftaran dalam memberikan perlindungan terhadap pihak kreditur penerima fidusia dalam jaminan fidusia, maka dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang disahkan pada tanggal 30 September 1999, diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Fidusia), diatur tentang kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap setiap Jaminan Fidusia kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : (1). Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan; (2). Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku. 55 J.Satrio, Op. Cit., hal. 82-83.
Tentang kewajiban untuk melakukan pendaftaran juga ditegaskan lagi dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia, serta dalam Penjelasan Umum sub 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : dalam undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Karena dalam Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang- undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia atau kreditur dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Dari keterangan di atas terlihat bahwa tujuan utama dilakukannya pendaftaran dalam Jaminan Fidusia adalah untuk memenuhi asas publisitas sekaligus dengan pemenuhan asas publisitas, maka akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan penerima fidusia (kreditur). Hal ini karena sebagaimana yang dikemukakan di atas, fidusia merupakan jaminan yang
Page 1 and 2:
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN J
Page 3 and 4:
PERNYATAAN Dengan ini saya menyatak
Page 5 and 6:
THE STUDY OF LAW TOWARD THE REGISTR
Page 7 and 8:
3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hu
Page 9 and 10:
Halaman Judul Halaman Pengesahan Pe
Page 11 and 12:
1. Jenis dan Sumber Data………
Page 13 and 14:
dengan kesepakatan kedua belah piha
Page 15 and 16:
wakil untuk memelihara kepentingan,
Page 17 and 18: Jaminan sebagaimana telah diterangk
Page 19 and 20: Sedangkan Obyek fidusia meliputi be
Page 21 and 22: yang wajib didaftarkan adalah benda
Page 23 and 24: pendaftaran hak jaminan terhadap be
Page 25 and 26: pendidikan di bidang ilmu hukum ata
Page 27 and 28: A. Perjanjian BAB II TINJAUAN PUSTA
Page 29 and 30: 2. Unsur-Unsur Perjanjian Adapun un
Page 31 and 32: 4. Asas - Asas Perjanjian Asas-asas
Page 33 and 34: Ownership”. Namun kadang-kadang d
Page 35 and 36: 3) Oey Hoey Tiong Fidusia atau leng
Page 37 and 38: 3) Adanya perjanjian hutang-piutang
Page 39 and 40: diberikannya itu, akan tetapi ia ha
Page 41 and 42: perusahaan pertanian dalam memperol
Page 43 and 44: (kilang bir) dalam perkara kasasi a
Page 45 and 46: Dengan adanya kedua Arrest tersebut
Page 47 and 48: Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan
Page 49 and 50: 8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan
Page 51 and 52: dirasakan kurang menjamin kepastian
Page 53 and 54: Dari pengertian Pasal 1868 KUHPerda
Page 55 and 56: tersebut akan dikeluarkan bukti kep
Page 57 and 58: 4) Uraian mengenai benda yang menja
Page 59 and 60: Pemberi fidusia bertanggungjawab pe
Page 61 and 62: BAB III METODE PENELITIAN Metode be
Page 63 and 64: pada umumnya bertujuan mendeskripsi
Page 65 and 66: adalah pihak-pihak yang terkait dal
Page 67: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 71 and 72: oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, de
Page 73 and 74: selalu berubah-ubah, baik mereknya
Page 75 and 76: seperti peralihan hak karena jual b
Page 77 and 78: Dalam sistem hukum yang berlaku di
Page 79 and 80: pendaftaran terhadap ikatan jaminan
Page 81 and 82: Asasi Manusia R.I., hal ini juga se
Page 83 and 84: Saat mengajukan permohonan pendafta
Page 85 and 86: pemeriksaan terhadap semua kelengka
Page 87 and 88: akan memeriksa kelengkapan data yan
Page 89 and 90: Skema Proses Pendaftaran Jamina Fid
Page 91 and 92: Hal ini sesuai juga dengan sifat pe
Page 93 and 94: erupa stok barang dagangan, maka pe
Page 95 and 96: obyek yang dijaminkan. Dengan keada
Page 97 and 98: A. Kesimpulan BAB V PENUTUP 1. Hal
Page 99 and 100: A. Buku : DAFTAR PUSTAKA A.Hamzah d
Page 101: Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pad
show all

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?