KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

Namun demikian walaupun pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia
sudah dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia, namun masih terdapat permasalahan yaitu tentang
apa sebenarnya yang didaftar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia.
Permasalahan ini timbul sebagai akibat adanya ketidakjelasan/kerancuan
tentang hal yang didaftar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia.
Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :
“benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”, dimana dari
ketentuan Pasal 11 ayat (1) ini yang wajib didaftarkan adalah “bendanya”,
sedangkan pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa “pendaftaran Jaminan fidusia,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia”, dari ketentuan Pasal 12 ini terlihat yang didaftar adalah
Jaminan fidusianya atau ikatan jaminannya.
Dari keterangan di atas terlihat bahwa memang ada ketidakjelasan atau
kerancuan tentang hal yang didaftar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia, yaitu
apakah Pendaftaran Benda atau Pendaftaran Jaminan (Ikatan Jaminan).
Keadaan ini tentunya menimbulkan masalah tersendiri bagi kepastian hukum
dalam jaminan fidusia terutama bagi pihak kreditur, karena apabila yang wajib
didaftarkan adalah bendanya lalu bagaimanakah pendaftaran terhadap benda
yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa benda yang tidak terdaftar,
terutama barang persediaan/stok barang dagangan (inventory) yang jumlahnya