KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tanggal 30 Maret
2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Seluruh
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia;
9) Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor C.UM.01.10-11 tanggal 19 Januari 2001 tentang
Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian Dan
Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia.
4. Obyek Jaminan Fidusia
Pada awalnya obyek jaminan fidusia hanya benda bergerak saja.
Hal ini dapat dilihat dari Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
158/1950/Pdt tanggal 22 Maret 1950 dan Keputusan Mahkamah Agung
Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971, yang menyatakan
bahwa fidusia hanya sah sepanjang mengenai barang-barang bergerak.
Dalam perkembangannya, obyek fidusia tidak hanya benda
bergerak saja, tetapi juga meliputi benda tidak bergerak. Ketentuan ini
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) Undang-
Undang Fidusia, bahwa obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik
yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang
tidak terdaftar dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan maupun hipotik.