KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

More documents

Recommendations

Info

Walapun ada kelemahan tersebut, menurut Werda seorang Notaris di Purwokerto 59 pendaftaran yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lebih mengarah kepada pendaftaran ikatan jaminannya. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akan tetapi J. Satrio 60 dalam Bukunya berpendapat menafsirkan hal yang harus didaftar dalam jaminan fidusia adalah benda dan ikatan jaminannya secara bersamaan akan lebih baik atau akan sangat menguntungkan. Berdasarkan pendapat J. Satrio terlihat bahwa sebaiknya hal yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah bendanya dan sekaligus ikatan jaminan fidusianya. Namun berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 7 April sampai dengan 14 April 2008, dan wawancara dengan Iwan Setiawan, staff bagian pendaftaran jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia Dareah Khusus Ibukota Jakarta, yang menyatakan bahwa yang didaftar dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah ikatan jaminannya. 61 Dasar pemikiran dari penulis menyatakan demikian adalah, aturan yang terdapat dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu 59 Werda, Pendaftran Fidusia, Media Notariat, Edisi Juli-September 2002, hal. 18. 60 J. Satrio, Op. Cit., hal. 247. 61 Wawancara dengan Iwan Setiawan, staff bagian pendaftaran jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta, pada tanggal 10 April 2008.
pendaftaran terhadap ikatan jaminan fidusia akan lebih melindungi pihak kreditur karena dalam ikatan jaminan akan dicatatkan semua hal yang berkaitan dengan jaminan tersebut, termasuk tentang benda yang terkait dengan jaminan tersebut. Dengan adanya semua catatan dan keterangan tentang jaminan itu, maka semua pihak harus tunduk terhadap ikatan jaminan yang ada. Sehingga jika debitur atau pemberi fidusia mencoba mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka walaupun benda tersebut berpindah tangan akan tetapi ikatan jaminannya tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada sesuai dengan prinsip droit de suite untuk benda terdaftar, yang dianut dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Sedangkan untuk benda yang tidak terdaftar seperti stok barang dagangan (inventory) dengan adanya ikatan jaminan akan dicatatkan semua hal yang berkaitan dengan jaminan tersebut termasuk tentang benda yang terkait dengan jaminan tersebut. Dengan demikian apabila terjadi wanprestasi maka pihak kreditur tinggal mengeksekusi sejumlah benda yang dicatatkan atau senilai benda yang dicatatkan dalam ikatan jaminannya tersebut (ikatan jaminan fidusia). Bahkan dalam prakteknya sendiri sebagaimana yang penulis teliti, ternyata dalam melakukan pendaftaran fidusia tidak dibedakan antara pendaftaran jaminan fidusia terhadap benda terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar. 62 Untuk lebih jelasnya berikut tahapan atau prosedur yang 62 Data sekunder Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta.
Page 1 and 2:
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN J
Page 3 and 4:
PERNYATAAN Dengan ini saya menyatak
Page 5 and 6:
THE STUDY OF LAW TOWARD THE REGISTR
Page 7 and 8:
3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hu
Page 9 and 10:
Halaman Judul Halaman Pengesahan Pe
Page 11 and 12:
1. Jenis dan Sumber Data………
Page 13 and 14:
dengan kesepakatan kedua belah piha
Page 15 and 16:
wakil untuk memelihara kepentingan,
Page 17 and 18:
Jaminan sebagaimana telah diterangk
Page 19 and 20:
Sedangkan Obyek fidusia meliputi be
Page 21 and 22:
yang wajib didaftarkan adalah benda
Page 23 and 24:
pendaftaran hak jaminan terhadap be
Page 25 and 26:
pendidikan di bidang ilmu hukum ata
Page 27 and 28: A. Perjanjian BAB II TINJAUAN PUSTA
Page 29 and 30: 2. Unsur-Unsur Perjanjian Adapun un
Page 31 and 32: 4. Asas - Asas Perjanjian Asas-asas
Page 33 and 34: Ownership”. Namun kadang-kadang d
Page 35 and 36: 3) Oey Hoey Tiong Fidusia atau leng
Page 37 and 38: 3) Adanya perjanjian hutang-piutang
Page 39 and 40: diberikannya itu, akan tetapi ia ha
Page 41 and 42: perusahaan pertanian dalam memperol
Page 43 and 44: (kilang bir) dalam perkara kasasi a
Page 45 and 46: Dengan adanya kedua Arrest tersebut
Page 47 and 48: Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan
Page 49 and 50: 8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan
Page 51 and 52: dirasakan kurang menjamin kepastian
Page 53 and 54: Dari pengertian Pasal 1868 KUHPerda
Page 55 and 56: tersebut akan dikeluarkan bukti kep
Page 57 and 58: 4) Uraian mengenai benda yang menja
Page 59 and 60: Pemberi fidusia bertanggungjawab pe
Page 61 and 62: BAB III METODE PENELITIAN Metode be
Page 63 and 64: pada umumnya bertujuan mendeskripsi
Page 65 and 66: adalah pihak-pihak yang terkait dal
Page 67 and 68: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 69 and 70: Tentang kewajiban untuk melakukan p
Page 71 and 72: oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, de
Page 73 and 74: selalu berubah-ubah, baik mereknya
Page 75 and 76: seperti peralihan hak karena jual b
Page 77: Dalam sistem hukum yang berlaku di
Page 81 and 82: Asasi Manusia R.I., hal ini juga se
Page 83 and 84: Saat mengajukan permohonan pendafta
Page 85 and 86: pemeriksaan terhadap semua kelengka
Page 87 and 88: akan memeriksa kelengkapan data yan
Page 89 and 90: Skema Proses Pendaftaran Jamina Fid
Page 91 and 92: Hal ini sesuai juga dengan sifat pe
Page 93 and 94: erupa stok barang dagangan, maka pe
Page 95 and 96: obyek yang dijaminkan. Dengan keada
Page 97 and 98: A. Kesimpulan BAB V PENUTUP 1. Hal
Page 99 and 100: A. Buku : DAFTAR PUSTAKA A.Hamzah d
Page 101: Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pad
show all

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?