KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

More documents

Recommendations

Info

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, untuk penyerahan hak milik secara kepercayaan ini digunakan istilah “fidusia” saja. Untuk lebih memahami tentang istilah fidusia, berikut beberapa pengertian fidusia menurut pendapat beberapa ahli : 1) A.Hamzah dan Senjun Manullang Memberikan definisi tentang fidusia sebagai berikut : Fiducia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian hutang- piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridische levering dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang debitor) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter melainkan hanya sebagai detentor atau houder untuk dan atas nama kreditor eigenaar”. 23 2) Munir Fuady Menyatakan kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan. 24 23 A.Hamzah dan Senjun Manullang, Op. Cit., hal. 37. 24 Munir Fuady, Op. Cit., hal. 3.
3) Oey Hoey Tiong Fidusia atau lengkapnya Fiduciaire Eigendoms Overdracht sering disebut sebagai Jaminan Hak Milik Secara Kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi. 25 4) Gunawan Widjaja & Ahmad Yani Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan”. 26 Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun Pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa defisini fidusia adalah “hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan utang kreditur”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia disebutkan bahwa definisi fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Definisi jaminan fidusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani 25 Oey Hoey Tiong, Op. Cit., hal. 21. 26 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. Cit., hal. 113.
Page 1 and 2: KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN J
Page 3 and 4: PERNYATAAN Dengan ini saya menyatak
Page 5 and 6: THE STUDY OF LAW TOWARD THE REGISTR
Page 7 and 8: 3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hu
Page 9 and 10: Halaman Judul Halaman Pengesahan Pe
Page 11 and 12: 1. Jenis dan Sumber Data………
Page 13 and 14: dengan kesepakatan kedua belah piha
Page 15 and 16: wakil untuk memelihara kepentingan,
Page 17 and 18: Jaminan sebagaimana telah diterangk
Page 19 and 20: Sedangkan Obyek fidusia meliputi be
Page 21 and 22: yang wajib didaftarkan adalah benda
Page 23 and 24: pendaftaran hak jaminan terhadap be
Page 25 and 26: pendidikan di bidang ilmu hukum ata
Page 27 and 28: A. Perjanjian BAB II TINJAUAN PUSTA
Page 29 and 30: 2. Unsur-Unsur Perjanjian Adapun un
Page 31 and 32: 4. Asas - Asas Perjanjian Asas-asas
Page 33: Ownership”. Namun kadang-kadang d
Page 37 and 38: 3) Adanya perjanjian hutang-piutang
Page 39 and 40: diberikannya itu, akan tetapi ia ha
Page 41 and 42: perusahaan pertanian dalam memperol
Page 43 and 44: (kilang bir) dalam perkara kasasi a
Page 45 and 46: Dengan adanya kedua Arrest tersebut
Page 47 and 48: Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan
Page 49 and 50: 8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan
Page 51 and 52: dirasakan kurang menjamin kepastian
Page 53 and 54: Dari pengertian Pasal 1868 KUHPerda
Page 55 and 56: tersebut akan dikeluarkan bukti kep
Page 57 and 58: 4) Uraian mengenai benda yang menja
Page 59 and 60: Pemberi fidusia bertanggungjawab pe
Page 61 and 62: BAB III METODE PENELITIAN Metode be
Page 63 and 64: pada umumnya bertujuan mendeskripsi
Page 65 and 66: adalah pihak-pihak yang terkait dal
Page 67 and 68: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 69 and 70: Tentang kewajiban untuk melakukan p
Page 71 and 72: oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, de
Page 73 and 74: selalu berubah-ubah, baik mereknya
Page 75 and 76: seperti peralihan hak karena jual b
Page 77 and 78: Dalam sistem hukum yang berlaku di
Page 79 and 80: pendaftaran terhadap ikatan jaminan
Page 81 and 82: Asasi Manusia R.I., hal ini juga se
Page 83 and 84: Saat mengajukan permohonan pendafta
Page 85 and 86:
pemeriksaan terhadap semua kelengka
Page 87 and 88:
akan memeriksa kelengkapan data yan
Page 89 and 90:
Skema Proses Pendaftaran Jamina Fid
Page 91 and 92:
Hal ini sesuai juga dengan sifat pe
Page 93 and 94:
erupa stok barang dagangan, maka pe
Page 95 and 96:
obyek yang dijaminkan. Dengan keada
Page 97 and 98:
A. Kesimpulan BAB V PENUTUP 1. Hal
Page 99 and 100:
A. Buku : DAFTAR PUSTAKA A.Hamzah d
Page 101:
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pad
show all

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?