KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

Dari pengertian Pasal 1868 KUHPerdata tersebut, maka suatu akta
untuk dapat dikatakan akta otentik harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :
a. Dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum;
b. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
c. Pegawai umum itu berwenang membuat akta itu.
Di tinjau dari sudut pembuktian yang berlaku di Indonesia, maka
akta otentik merupakan alat bukti yang paling kuat dalam hal terjadi
sengketa diantara para pihak. Akta otentik merupakan suatu bukti yang
sempurna yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh para pihak, kecuali
ada unsur penipuan, paksaaan atau kekeliruan yang harus dibuktikan oleh
pihak yang membantahnya.
Pasal 1870 KUHPerdata menentukan, bahwa : “Suatu akta otentik
memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau
orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna
tentang apa yang dimuat di dalamnya.”
Jadi ketentuan untuk pembebanan jaminan fidusia dalam bentuk
akta notaris merupakan upaya dalam memberikan kepastian dan
perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait, karena pada umumnya
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah barang yang tidak
terdaftar.
7. Pendaftaran Jaminan Fidusia
Dalam fidusia, pendaftaran merupakan syarat mutlak yang harus
dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi asas