KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

More documents

Recommendations

Info

Namun demikian walaupun pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia sudah dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun masih terdapat permasalahan yaitu tentang apa sebenarnya yang didaftar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia. Permasalahan ini timbul sebagai akibat adanya ketidakjelasan/kerancuan tentang hal yang didaftar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”, dimana dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) ini yang wajib didaftarkan adalah “bendanya”, sedangkan pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa “pendaftaran Jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”, dari ketentuan Pasal 12 ini terlihat yang didaftar adalah Jaminan fidusianya atau ikatan jaminannya. Dari keterangan di atas terlihat bahwa memang ada ketidakjelasan atau kerancuan tentang hal yang didaftar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia, yaitu apakah Pendaftaran Benda atau Pendaftaran Jaminan (Ikatan Jaminan). Keadaan ini tentunya menimbulkan masalah tersendiri bagi kepastian hukum dalam jaminan fidusia terutama bagi pihak kreditur, karena apabila yang wajib didaftarkan adalah bendanya lalu bagaimanakah pendaftaran terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa benda yang tidak terdaftar, terutama barang persediaan/stok barang dagangan (inventory) yang jumlahnya
selalu berubah-ubah, baik mereknya maupun jumlahnya. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Fidusia dan penjelasannya, pemberi fidusia tetap dapat mengalihkan termasuk menjual atau menyewakan obyek jaminan fidusia atas benda persediaan/stok barang dagangan (inventory), sehingga jumlahnya selalu tidak tetap atau berubah- ubah. Sebab dalam pendaftaran benda maupun pendaftaran ikatan jaminan, masing-masing mempunyai konsekwensi yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya berikut akan dikemukakan tentang kedua pendaftaran sebagaimana diterangkan di atas, yaitu : 1. Pendaftaran Benda Dasar pendaftaran benda dalam Jaminan Fidusia adalah Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Padahal dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, selama ini yang kita kenal dengan pendaftaran benda adalah pendaftaran dengan mencatat secara rinci ciri-ciri dari benda yang didaftar tersebut, sehingga benda tersebut dapat diindividualisir atau dibedakan dengan jelas dan tegas dari benda-benda lain yang serupa atau disebut juga dengan istilah asas spesialitas. 57 Contohnya adalah kendaraan bermotor dimana pendaftarannya dilakukan berdasarkan title perolehan, merk, type, warna dan tahun pembuatan, selain itu juga didasarkan atas nomor polisi, nomor rangka dan 57 J. Satrio, Op. Cit., hal. 244.
Page 1 and 2:
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN J
Page 3 and 4:
PERNYATAAN Dengan ini saya menyatak
Page 5 and 6:
THE STUDY OF LAW TOWARD THE REGISTR
Page 7 and 8:
3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hu
Page 9 and 10:
Halaman Judul Halaman Pengesahan Pe
Page 11 and 12:
1. Jenis dan Sumber Data………
Page 13 and 14:
dengan kesepakatan kedua belah piha
Page 15 and 16:
wakil untuk memelihara kepentingan,
Page 17 and 18:
Jaminan sebagaimana telah diterangk
Page 19 and 20:
Sedangkan Obyek fidusia meliputi be
Page 21 and 22: yang wajib didaftarkan adalah benda
Page 23 and 24: pendaftaran hak jaminan terhadap be
Page 25 and 26: pendidikan di bidang ilmu hukum ata
Page 27 and 28: A. Perjanjian BAB II TINJAUAN PUSTA
Page 29 and 30: 2. Unsur-Unsur Perjanjian Adapun un
Page 31 and 32: 4. Asas - Asas Perjanjian Asas-asas
Page 33 and 34: Ownership”. Namun kadang-kadang d
Page 35 and 36: 3) Oey Hoey Tiong Fidusia atau leng
Page 37 and 38: 3) Adanya perjanjian hutang-piutang
Page 39 and 40: diberikannya itu, akan tetapi ia ha
Page 41 and 42: perusahaan pertanian dalam memperol
Page 43 and 44: (kilang bir) dalam perkara kasasi a
Page 45 and 46: Dengan adanya kedua Arrest tersebut
Page 47 and 48: Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan
Page 49 and 50: 8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan
Page 51 and 52: dirasakan kurang menjamin kepastian
Page 53 and 54: Dari pengertian Pasal 1868 KUHPerda
Page 55 and 56: tersebut akan dikeluarkan bukti kep
Page 57 and 58: 4) Uraian mengenai benda yang menja
Page 59 and 60: Pemberi fidusia bertanggungjawab pe
Page 61 and 62: BAB III METODE PENELITIAN Metode be
Page 63 and 64: pada umumnya bertujuan mendeskripsi
Page 65 and 66: adalah pihak-pihak yang terkait dal
Page 67 and 68: BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA
Page 69 and 70: Tentang kewajiban untuk melakukan p
Page 71: oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, de
Page 75 and 76: seperti peralihan hak karena jual b
Page 77 and 78: Dalam sistem hukum yang berlaku di
Page 79 and 80: pendaftaran terhadap ikatan jaminan
Page 81 and 82: Asasi Manusia R.I., hal ini juga se
Page 83 and 84: Saat mengajukan permohonan pendafta
Page 85 and 86: pemeriksaan terhadap semua kelengka
Page 87 and 88: akan memeriksa kelengkapan data yan
Page 89 and 90: Skema Proses Pendaftaran Jamina Fid
Page 91 and 92: Hal ini sesuai juga dengan sifat pe
Page 93 and 94: erupa stok barang dagangan, maka pe
Page 95 and 96: obyek yang dijaminkan. Dengan keada
Page 97 and 98: A. Kesimpulan BAB V PENUTUP 1. Hal
Page 99 and 100: A. Buku : DAFTAR PUSTAKA A.Hamzah d
Page 101: Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pad
show all

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?