KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
harus dilalui dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan<br />
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000<br />
tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta<br />
Jaminan Fidusia jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum<br />
Umum (AHU) Nomor C.HT.01.10-22 tentang Standarisasi Pendaftaran :<br />
1. Pengajuan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia<br />
Pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh<br />
penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan<br />
pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur<br />
dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,<br />
pada Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : permohonan pendaftaran Jaminan<br />
Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan<br />
melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Dari keterangan<br />
tersebut terlihat bahwa apabila Penerima Fidusia tidak bisa melakukan<br />
pengajuan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia yang diterimanya sendiri,<br />
maka Penerima Fidusia (kreditur) boleh mewakilkan untuk melakukan<br />
pendaftaran terhadap jaminan fidusia yang diterimanya tersebut kepada<br />
kuasa atau wakilnya, untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.<br />
Permohonan pendaftaran jaminan fidusia ditujukan kepada<br />
Menteri, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan<br />
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan<br />
Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Menteri yang<br />
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah Menteri Hukum dan Hak
Change language