KAJIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ...

seperti peralihan hak karena jual beli, hibah, hibah wasiat, warisan dan
sebagainya, akan tetapi belum ada dasar perolehan yang biasanya
dijadikan dasar pendaftaran adalah karena sebuah jaminan. Selain itu
dalam sistem pendaftaran yang berlaku di Indonesia tidak mengenal
adanya pendaftaran benda yang bersifat sementara, dalam hal ini yaitu
selama jaminan masih ada dan apabila jaminan sudah tidak ada lalu
bagaimana kedudukan pendaftaran benda tersebut.
Yang lebih tidak jelas lagi dalam Undang-Undang Fidusia yaitu
pada hapusnya jaminan Fidusia, pada Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak ada satu
pasalpun yang menyatakan bagaimana pengaturan atau cara pengembalian
terhadap benda terdaftar yang telah didaftar ulang ketika jaminan fidusia
didaftarkan.
Di samping itu apabila tidak harus melakukan pendaftaran lalu
bagaimana bentuk kepemilikan dari kreditur atas benda yang menjadi
obyek jaminan fidusia tersebut. Padahal dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Fidusia ditentukan, bahwa “fidusia adalah pengalihan hak
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa
benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam
penguasaan pemilik benda”. Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa
dalam fidusia ada pengalihan hak kepemilikan, tentunya jika kreditur tidak
melakukan pendaftaran terhadap benda terdaftar tersebut lalu bagaimana
hak kepemilikannya bagi kreditur/penerima fidusia tersebut.