Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi

LAMPIRAN 30
~
HASIL WAWANCARA MENDALAM DENGAN APOTEKER DINKES PROVINSI
Provinsi 1
Sejak diberlakukan pedoman dari pusat, bahwa harus melakukan pekerjaan
kefarmasian: untuk apotek, RS, Dinkes, PKM sudah sesuai secara pemahaman.
Dan pelaksanaannyanya disesuaikan dengan Standard Pelayanan Kefarmasian
dari KemKes untuk Apotek, RS dan Puskesmas.
Mengacu ke PP no.51 satu hal yang harus dimulai dimana Apoteker harus
benar-benar melaksanakannya, maka harus dipersiapkan dulu. Dinkes mau
mengarah kesana dimana Apotek hanya bisa buka hanya bila ada Apoteker. Saat
ini belum bisa sesuai karena masih ada Apotek yang buka dan apotekernya tidak
ditempat.
Di Puskesmas juga belum semua ada apotekernya, karena belum ada formasi
apoteker untuk puskesmas.
Untuk RS ketenagaan apoteker sudah sesuai.
Baru 1 atau 2 puskesmas yang ada apotekernya.
Untuk sosialisasi ke fasilitas kesehatan mengenai PP 51 sudah baik, lewat
pertemuan-pertemuan atau lewat IAI. Jadi harusnya Apoteker dan AA sudah tahu
semuanya.
Hanya mengacu kepada standard pusat, kebijakan diuraikan kedalam programprogram
khusus yang sesui seperti: pembinaan, pemantauan, evaluasi: sudah
mulai sejak 2007=2008. Yang mengeluarkan seksi farmasi sendiri.
Masih menunggu dulu PP 51 mau kenama? Saat ini kebijakan Apotek buka
harus ada 2 Apoteker: APA dan Apoteker pendamping.
Kebijakan ini sudah
dikeluarkan sebelum PP 51 keluar. Saat ini PNS masih bisa menyambi di IKOT
(lndustri kecil obat tradisional), kedepannya sudah tidak bisa lagi. Kedepannnya
ada wacana bahwa Apoteker yang PNS hanya bisa beke~a
sebatas sebagai apoteker pendamping tidak bisa sebagai APA. ~
di Apotek hanya
-283