Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi

LAMPIRAN 31
HASIL WAWANCARA MENDALAMJ>ENGAN APOTEKER DINKES
KABUPATEN/KOTA
Kota 1
Praktek Kefe:~rmasian di RS, Puskesmas dan Apotek pada saat ini, mulai ada
'
peningkatan dengan mun'culnya PP 51 tahun 2009. Adanya Perda no. 2 tahun
2008 tentang ljin Sarana dan Tenaga Kesehatan mewajibkan Apotek memiliki
sekurangnya 2 apoteker. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan walikota no.
13 tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaannya. Akan tetapi memang pada
kenyataannya Apoteker baik di RS, Apotek dan Puskesmas kurang sekali interaksi
dengan pasien. Kebijakan yang telah diambil agar standar pelayanan kefarmasian
dapat dijalankan adalah Perda no. 2 tahun 2008 dan Perwal no. 13 tahun 2009
tentang petunjuk pelaksanaannya. PP 51
merupakan landasan hukum yang
menguatkan Praktek kefarmasian bisa berjalan. Hanya beberapa RS Apoteker
ditempatkan seuai porsinya. Di Apotek, sudah banyak perubahan yang terkait
Apoteker dan Pekerjaaan kefarmasiannya. Diantaranya dalam pendiriannya
Apoteker harus 2 orang minimal.
Kebijakan yang telah diambil agar standar pelayanan kefarmasian dapat
dilaksanakan diantaranya mengadopsi beberapa Kep Menkes, yaitu disediakannya
Ruang Konsultasi pasien yang membutuhkan info lebih lanjut nmengenai obat
yang digunakannya. Adanya Medication record akan memperbaiki dokumentasi
terkait pekerjaan kefarmasian. Kebijakan Labelisasi Apotek sudah dilaksanakan di
Apotek kota ini dengan begitu tingkat mutu pengelolaan apotek, menyangkut
sarana, prasarana, SDM menjadi lebih baik.
Arah kebijakan yang akan diambil dalam rangka melaksanakan
standar/pedoman pelayanan kefarmasian maupun dalam rangka memenuhi
ketentuan UU Kesehatan no. 36/2009 dan PP 51/2009 dibuat perda yang berisi
tentang petunjuk pelaksanaan dari peraturan tersebut.
293