Final Laporan PNPM Respek 2011 - psflibrary.org

kelompok marjinal dari PNPM Perdesaan (Nasional) dengan satu wilayah kasus di Papua (Biak dan
Paniai). Hasil studi-studi tersebut mengindikasikan potensi-potensi pelaksanaan PNPM RESPEK
(kualitas infrastruktur dan kelembagaan kampung) sekaligus tantangan yang terkait kekhususan
kondisi daerah, terutama aksesibilitas (daerah-daerah yang sulit dijangkau), ketersediaan dan
kualitas fasilitator (persoalan pendidikan) dan pengaruh kelompok elit (kepala kampung). 8 Kajian
studi ini akan memperhatikan konteks yang ada dan juga membandingkan efektivitas dan kualitas
infrastruktur hasil PNPM RESPEK dengan alternatif yang lain, terutama dengan infrastruktur yang
dibangun oleh Pemda.
1.2 Tujuan Penelitian
Secara detail penelitian ini ingin menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana kualitas infrastruktur pedesaan yang dibangun lewat dana PNPM RESPEK?
2. Apakah infrastruktur yang dibangun lewat PNPM RESPEK itu efektif? Apa manfaat infrastruktur
tersebut bagi masyarakat lokal (misalnya: meningkatkan akses ke pendidikan dasar dan
pelayanan kesehatan, akses terhadap sumber penghidupan)?
3. Bagaimana dampak PNPM RESPEK terhadap kelembagaan lokal dan pelaksana (Pendamping
Kampung –PK- dan Tim Pelaksana Kegiatan Kampung -TPKK)? Khusus dampak terhadap TPKK,
aspek kelembagaan apa yang paling meningkat karena RESPEK? Apa hambatan yang dihadapi?
1.3 Tentang PNPM RESPEK 9
PNPM RESPEK adalah program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang merupakan
kolaborasi antara dua program yaitu RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) dan PNPM
Mandiri Perdesaan. RESPEK merupakan program Papua, diluncurkan oleh Gubernur Barnabas Suebu
dan kemudian digabung dengan program PNPM karena karakternya yang relatif sama. Di tahun
2008, RESPEK resmi berkolaborasi dengan PNPM Mandiri menjadi PNPM Mandiri-RESPEK, yang
menjalankan pembangunan berbasis masyarakat dengan fokus kampung atau desa. 10
8 Temuan ini sama dengan studi PNPM yang dilakukan AKATIGA sebelumnya. Studi ini menyimpulkan
rendahnya partisipasi kelompok marjinal, termasuk di Papua. Salah satu hambatan partisipasi juga menyoroti
peran kelompok elit yaitu kepala kampung.
9 Disarikan dari berbagai sumber: website PNPM RESPEK Bank Dunia, PTO PNPM RESPEK, diperkuat dengan
hasil wawancara dengan Anton Tarigan (program officer PSF untuk Indonesia Timur pada waktu studi ini
dilakukan) dan Fasilitator Propinsi Papua dan Papua Barat.
10 Pada tahapan penelitian lapangan (pertengahan Oktober2010 – Desember 2010), tidak ada lagi program
PNPM RESPEK di Propinsi Papua Barat. Dana Otsus kembali disalurkan langsung melalui Camat dan Kepala
Kampung tanpa melalui mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagai konsekuensinya, sejak Juli 2011 PMD
17