Final Laporan PNPM Respek 2011 - psflibrary.org

RESPEK berhasil meningkatkan kapasitas administrasi di tingkat pelaksana, terutama di tingkat PD.
Tantangannya, sebagaimana yang terjadi di PNPM Nasional (wilayah lain), PNPM RESPEK belum
sampai meningkatkan partisipasi masyarakat terutama kelompok miskin. Dengan masih
terbatasnya partisipasi kelompok masyarakat di luar kelompok elit, harapan bahwa PNPM RESPEK
dapat membangun kapasitas masyarakat belum dapat terwujud. Proses peningkatan kapasitas baru
terjadi di tingkat kelompok pelaksana (TPKK , PK, ataupun PD) yang merupakan kelompok aktivis di
masyarakat.
Desain dan mekanisme PNPM RESPEK yang memprioritaskan peningkatan administrasi dan
akuntabilitas membuat kapasitas administrasi (pencatatan, pelaporan) PD dan TPKK meningkat,
tetapi tidak kemampuan fasilitasi yang diperlukan untuk menangani dominasi elit kampung. Masih
terbatasnya kualitas partisipasi pendamping disebabkan oleh kombinasi berbagai hal: desain PNPM
RESPEK (cakupan skala yang luas dan fokus pada insentif administrasi), terbatasnya proses
perencanaan (pendamping belum mengikuti seluruh proses dengan baik), pendampingan yang
terbatas dan tantangan-tantangan kekhususan konteks Papua dan Papua Barat (terbatasnya
aksesibilitas, ketersediaan pendamping lokal yang belum memadai, persepsi yang salah dari dana
otsus pada sebagian kalangan masyarakat).
5. Rekomendasi
PNPM RESPEK diharapkan dapat mencapai dua tujuan utama yaitu membangun infrastruktur yang
dimanfaatkan dengan efektif dan menguatkan kelembagaan kampung. Upaya penguatan
kelembagaan yang efektif umumnya membutuhkan cakupan skala yang relatif kecil dan dimulai pada
lokasi-lokasi yang sudah menunjukkan potensi pemberdayaan (AKATIGA, 2010). Memperkecil
cakupan wilayah penerima dana PNPM RESPEK tidak dimungkinkan di Papua karena komitmen
daerah untuk tetap memberikan dana otsus ke setiap kampung dan upaya ini perlu didukung karena
sering merupakan satu-satunya peluang bagi kampung untuk mempunyai dana pembangunan
sendiri. Dalam kondisi cakupan skala yang besar dan dua tujuan besar yang ingin dicapai secara
bersamaan, maka rekomendasi dapat dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama ditujukan untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dan menguatkan kelembagaan kampung. Bagian kedua
mengusulkan peningkatan kemanfaatan infrastruktur melalui peningkatan aspek fungsional dari
infrastruktur basah baik dari sisi desain dan sisi pelaksana teknis. Bagian ketiga adalah usulan untuk
membentuk sistem operasional dan pemeliharaan infrastruktur terbangun.
5.1 Memperbesar Partisipasi Masyarakat dan Menguatkan Kelembagaan Kampung
Untuk menjamin partisipasi masyarakat diperlukan empat hal: (1) peningkatan kualitas fasilitasi
fasilitator melalui Program Peningkatan Kapasitas Fasilitator (2) membangun mekanisme PNPM
RESPEK yang memberikan insentif bagi peningkatan kapasitas fasilitasi (3) menciptakan ruang-ruang
partisipasi masyarakat di luar elit kampung sekaligus menguatkan elit kampung untuk lebih berpihak
pada kelompok miskin (4) sinkronisasi dengan program/kebijakan Pemerintah Daerah (Propinsi dan
Kabupaten).
Mengingat kendala makro keterbatasan kuantitas fasilitator, perlu upaya serius dan berorientasi
jangka panjang untuk menciptakan ketersediaan dan membangun kualitas fasilitator lokal dengan
mencontoh program ‘the barefoot engineers program’ 2 . Pihak Bank Dunia atau pelaksana PNPM
2 Di bidang peningkatan kualitas fasilitator teknis, melalui pendanaan dari Pemerintah Australia, Bank Dunia
bekerjasama dengan Universitas Cendrawasih menciptakan ‘the barefoot engineers program’. Program
tersebut berisi 6 bulan pelatihan intensif bagi pelajar lulusan SMA mengenai dasar pengetahuan sipil,
konstruksi dan fasilitasi. Setelah lulus, mereka dapat langsung menjadi fasilitator distrik teknis pada program
PNPM RESPEK. Berdasarkan penuturan konsultan-konsultan PNPM RESPEK, program ini dianggap cukup efektif
untuk mengisi kekurangan fasilitator teknis dan membangun keahlian dasar yang dibutuhkan.
6