Final Laporan PNPM Respek 2011 - psflibrary.org

dan karakter kelembagaan yang ada di kampung sebelum adanya PNPM RESPEK. Kampung yang
memiliki karakter kepala kampung yang kuat (satu kepala suku yang kuat sekaligus menjadi kepala
kampung) cenderung mendominasi proses. Sementara itu, kampung yang memiliki lebih dari satu
clan yang kuat serta lebih banyak kelompok aktifis yang kuat (menginginkan perubahan untuk
kelompok yang lebih besar) seringkali dapat menghasilkan usulan yang menguntungkan lebih banyak
kelompok. Di banyak desa, TPKK dan pendamping distrik sering tidak berdaya menghadapi dominasi
elit kampung.
“Untuk Iguriji untuk rencana gambar kita buat jamban untuk 1 bilik. Kalau sesuai dengan hitungan
kualitas dengan RAB Rp 100 juta, kita cuma bisa dapat 6 unit. Setelah musyawarah persiapan
pelaksanaan RAB nya 8 unit, masyarakat yang tidak mendapat lokasi jamban ngamuk dan minta
dapat. Tidak boleh, harus semua dapat. Diminta untuk masing-masing rumah 1 unit. Akhirnya
gambar rencana di Iguriji diubah sehingga dibuat 3x1,5 yang tadinya itu 1,5 x 1,5 dengan catatan
persyaratan 2 bilik itu bisa dipakai oleh beberapa rumah disekitarnya. Jadi desain itu diubah oleh
masyarakat”
(Catatan Wawancara dengan Bapak S, Iguriji)
Keterlibatan kelompok mayoritas apalagi marjinal sangat terbatas dalam proses pengambilan
keputusan. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui mengenai PNPM dan tidak diundang
untuk menghadiri tahap PBM. Terutama dalam kasus penelitian di Manokwari, mereka tidak dapat
membedakan antara PNPM RESPEK dengan REWARD atau bantuan-bantuan infrastruktur lainnya
yang masuk ke kampung. Penentuan penerima manfaat dan infrastruktur terpilih lebih banyak
dilakukan melalui rapat kampung tertutup yang hanya dihadiri oleh kelompok elit dan aktivitis.
Kalaupun rapat tersebut bersifat terbuka, kelompok miskin tidak didekati terlebih dahulu sehingga
mereka tidak tahu dan kalau pun tahu enggan untuk hadir. Keterlibatan paling besar dari kelompok
miskin adalah menjadi pekerja konstruksi pembangunan PNPM. Khusus kelompok pendatang di luar
Papua, mereka tidak mempunyai suara (tidak mengikuti musyawarah yang ada) dalam penentuan
infrastruktur yang akan dibangun. Meskipun demikian, karena mereka menguasai angkutan
pedesaan (angkutan material dari luar desa), secara tidak langsung mereka mempunyai pengaruh
serta mendapat manfaat dari kegiatan PNPM RESPEK.
64