Final Laporan PNPM Respek 2011 - psflibrary.org

Kotak 4.1: Contoh-contoh intervensi yang dilakukan elit kampung
Di satu kampung **, di Boven Digoel, proses musyawarah yang melibatkan masyarakat
cenderung menjadi arena menguatkan apa yang telah diputuskan oleh kepala kampung
beserta Bamuskam dan aparat kampung dalam rapat-rapat yang telah dilaksanakan
sebelum musyawarah. Dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pemanfaatan
dana PNPM RESPEK tahun 2009 sebesar Rp 50 juta, sebagian masyarakat mengeluhkan
akses ke air bersih yang masih jauh dari pemukiman yang berjarak sekitar 500 m. Namun
berdasarkan hasil rapat tertutup antara kepala kampung, Bamuskam, TPKK, dan aparat
kampung, dana tersebut dimanfaatkan untuk pengaspalan jalan dari rumah kepala
kampung sampai ke jalan keluar kampung di bagian utara (sekitar 300 m).
Di satu kampung ** di Manokwari, PBM memutuskan untuk memilih pembangunan
rumah. Hal ini tidak terlepas dari peran TPKK (kelompok aktifis) dan kepala kampung yang
pada waktu itu menginginkan pembangunan rumah. Sedangkan penentuan penerima
rumah diputuskan melalui rapat tertutup yang dihadiri hanya oleh elit kampung. Berkaitan
dengan pilihan tersebut, para PD yang bertugas di kampung tersebut pada tahun 2008 dan
2009 mengakui bahwa mereka sudah menyarankan agar dana digunakan untuk
membangun fasilitas publik yang bermanfaat bagi banyak orang. Akan tetapi, usulan
membangun rumah sangat kuat, dan tidak dapat diintervensi terutama oleh orang luar
seperti PD.
Di salah satu kampung **, sampai dengan proses pengusulan dan perencanaan, tahapan
pelaksanaan program masih relatif sesuai dengan PTO. Akan tetapi setelah dana cair dan
dipegang oleh TPKK, pelaksanaan program tidak lagi sesuai dengan kesepakatan yang
tercantum dalam RAB. TPKK dan Kepala Kampung mengadakan rapat setelah pencairan
dana untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa dana yang dijanjikan betul-betul
sudah diterima dengan jumlah yang sesuai (Rp 55 juta dan Rp 45 juta). Setelah itu, dana
dipegang oleh TPKK serta PK dan bersama kepala kampung, penggunaannya tidak lagi
sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat.
Walaupun gambaran umum masih memperlihatkan dominasi kelompok elit kampung dan
kurangnya partisipasi kelompok mayoritas dan marjinal, setidaknya dari Tabel 4.1 terlihat bahwa
di 4 kampung penentu keputusan adalah kelompok aktifis. PNPM RESPEK mulai membuka peluang
bagi masuknya kelompok-kelompok aktifis yang baik bagi perubahan dan bukan kelompok aktifis
yang terdominasi oleh kepala kampung. Biasanya mereka adalah yang aktif di posyandu (menjadi
bidan, perawat) atau pernah menjadi kader gereja. Kelompok ini mampu membuat kelompok elit
kampung lebih memperhatikan kebutuhan kelompok yang lebih luas. Contohnya seperti yang terjadi
di Jayawijaya. PNPM membuka jalan bagi kader-kader kelompok muda dan kelompok bidan untuk
masuk dalam pengambilan keputusan di tingkat kampung. Kehadiran kelompok muda ini membuat
kepala kampung, yang sangat dominan, mengikuti saran mereka. Di kampung tersebut, infrastruktur
yang dipilih menguntungkan lebih banyak pihak.
66