Final Laporan PNPM Respek 2011 - psflibrary.org

melalui pengawasan dari PD, juga dari pemerintah daerah. Hanya saja sistem pengawasan vertikal
tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah dominasi elit kampung (keterbatasan
supervisi untuk menilai keseluruhan). Disarankan untuk membentuk sistem kontrol internal dengan
membentuk kelompok kecil yang terdiri dari kelompok perempuan di tingkat distrik (perwakilan
beberapa kampung) yang dilatih khusus untuk memeriksa apakah usulan tersebut
menguntungkan kelompok besar, termasuk kelompok miskin dan marjinal. Kelompok ini kemudian
melakukan tugasnya untuk memeriksa usulan ke sejumlah kampung apakah memenuhi kriteria
kemanfaatan dan apabila tidak memenuhi, tim ini memiliki kewenangan untuk merekomendasikan
supaya usulan tersebut ditolak. Untuk mengatasi persoalan subyektifitas, perwakilan kampung tidak
dapat menilai kampungnya sendiri. Mekanisme ini juga dapat menguatkan kelembagaan lokal di
tingkat distrik dan kampung. Untuk distrik yang memiliki kampung-kampung yang letaknya sangat
berjauhan dan sulit dijangkau, diperlukan pembiayaan transportasi yang sebaiknya didukung melalui
dana otsus.
5.1.4 Sinkronisasi dengan Kebijakan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten.
Mengingat potensi-potensi keberhasilan PNPM RESPEK untuk membangun infrastruktur
dibandingkan alternatif lain, perlu upaya di tingkat pemerintah daerah (kabupaten dan propinsi)
untuk mendukung pelaksanaan PNPM RESPEK. Khusus di Propinsi Papua Barat, pada waktu
penelitian ini dilakukan terdapat kebijakan Propinsi yang justru akan memperluas ruang gerak elit
kampung untuk mengarahkan proses perencanaan yang terjadi di tingkat kampung dengan
menyerahkan dana otsus kembali ke kepala kampung. Diperlukan sebuah upaya advokasi kepada
pemerintah Propinsi Papua Barat untuk tetap menggunakan model PNPM dan pengelolaan dana
diberikan kepada TPKK.
Selain itu, diperlukan sinkronisasi dengan dana-dana pemerintah lainnya melalui departemendepartemen
dan dinas-dinas yang terkait. Misalnya kementerian/departemen yang sangat terkait
dengan infrastruktur yang terbangun melalui dana PNPM RESPEK adalah departemen dan dinas
kesehatan. Departemen kesehatan dapat membangun kapasitas kelembagaan seperti perilaku
higienis atau penggunaan jamban/MCK untuk daerah-daerah yang membangun infrastruktur air
melalui dana PNPM RESPEK, atau membangun peningkatan kapasitas pelayanan pustu di daerah
yang membangun pustu.
76