Final Laporan PNPM Respek 2011 - psflibrary.org

memiliki akses untuk mengolah ladang, baik di marga terkuat atau di marga-marga biasa (hirarki
rendah). Termasuk dalam kalangan ini adalah warga dari suku lain di Papua yang menikah
dengan anggota marga di kampung tersebut.
d) Kelompok miskin/marginal di Papua dan Papua Barat adalah kelompok yang tidak mampu
mengolah lahan. Ketidakmampuan mengolah lahan disebabkan oleh dua hal. Pertama
disebabkan karena faktor usia maupun fisik (sakit) dan juga kelompok janda. Kesulitan mereka
akan bertambah apabila mereka dianggap sebagai pendatang (misalnya menikah dengan marga
asli atau tidak berasal dari suku terkuat) dan memiliki tanggungan yang besar. Kedua,
disebabkan karena mereka tidak memiliki akses terhadap lahan karena mereka bukan anggota
marga yang memiliki lahan.
Di berbagai tempat, terutama di pegunungan atau daerah yang belum bercampur, perbedaan kelas
antar golongan masyarakat tidak terlalu tegas, terutama antara kelompok miskin dan kelompok
kebanyakan.
Selain empat kelompok di atas, orang Papua di luar clan atau orang luar dianggap tidak mempunyai
hak untuk ikut menentukan. Walaupun seperti dijelaskan di atas, kelompok pendatang, karena
memiliki kekuatan ekonomi yang dominan, seringkali juga dapat diuntungkan dari program-program
PNPM atau program-program lainnya.
Kekuasaan sangat terpusat di kalangan elit kampung dan kelompok di bawahnya tidak memiliki
suara dan biasanya hanya mengikuti kelompok elit. Berdasarkan kekuasaan elit, terdapat dua tipe
konteks relasi elit di Papua dan Papua Barat. Konteks pertama adalah kampung yang memiliki satu
elit yang kuat. Biasanya hanya terdapat satu clan yang kuat dan terjadi monopoli kekuasaan
(contohnya: kepala kampung sekaligus tetua marga terkuat). Kedua, adalah kampung yang memiliki
lebih dari satu elit yang kuat, atau terdiri dari dua atau lebih clan yang kuat. Dalam konteks ini
biasanya terjadi perimbangan kekuasaan. Kedua konteks ini penting untuk dilihat dalam kaitannya
dengan mendalami pengaruh PNPM secara lebih lengkap (di Sub.Bab 4.2).
2.2 Gambaran Otonomi Khusus
Pelaksanaan PNPM RESPEK sangat terkait dengan dana Otsus yang diberlakukan di tahun 2001.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku (TPKK, PD) dan masyarakat terutama di Manokwari,
masyarakat cenderung lebih menyukai pembagian dana Otsus langsung kepada masyarakat dalam
34