Final Laporan PNPM Respek 2011 - psflibrary.org

entuk tunai seperti yang terjadi sebelum PNPM RESPEK berjalan. Sebelum PNPM RESPEK (pada saat
dana otsus belum bergabung dengan PNPM reguler), dana otsus biasanya dibagikan secara langsung
kepada setiap rumah tangga. Misalnya di distrik Ransiki, dana otsus biasa dibagikan tunai pada
masyarakat. Jumlahnya sekitar Rp 150.000 – 300.000 per KK dan Rp 20.000 – 50.000 untuk anak
sekolah. Jumlah ini tidak besar tetapi masyarakat menganggap dengan uang tersebut mereka dapat
ikut merasakan program otonomi khusus Papua dari pemerintah. Kebiasaan ini berubah ketika
PNPM masuk, karena masyarakat sekarang tidak lagi menerima uang tunai tetapi mendapat bantuan
dalam bentuk kegiatan yang produktif dan infrastruktur yang mereka butuhkan. Namun demikian,
keinginan masyarakat untuk mendapatkan pembagian uang program masih sangat besar sehingga
di beberapa kampung PD dan TPKK memiliki hambatan besar dalam meyakinkan masyarakat
mengenai perubahan mekanisme program.
Hal ini juga setara dengan pembahasan di artikel Kompas (2011) mengenai otonomi khusus di Papua
Barat. Dalam artikel tersebut Sekertaris Distrik Ransiki juga menyatakan bahwa sebagian besar
kepala kampung dan warga menginginkan pembagian dana otsus langsung ke setiap kepala
keluarga. Tidak semua kepala keluarga setuju dana otsus dipergunakan untuk proyek pembangunan
di kampung. Sering kali, pembahasan penggunaan dana otsus di kampung menimbulkan perdebatan
di antara penduduk kampung sendiri.
Pada saat penelitian ini dilakukan, masyarakat kembali dibingungkan dengan perubahan mekanisme
PNPM RESPEK yang menyebabkan ritme pelaksanaan program di tingkat kampung terganggu. Pada
tahun 2008, ketika masyarakat telah melewati PBM dan mencapai kesepakatan mengenai
penggunaan dana program, Bupati membagikan dana tersebut ke kepala kampung. Pada tahun
2009, masyarakat diminta kembali melakukan PBM, tetapi akhirnya menggunakan hasil PBM tahun
2008 yang belum sempat terlaksana. Pada saat pencairan dana, masyarakat meminta TPKK
memperlihatkan dana yang sudah cair di balai perempuan agar semua percaya bahwa program ini
benar-benar ada. Pada tahun 2010, setelah masyarakat kembali melakukan PBM, turun SK
Gubernur No: 900/161/X/2010 yang menyatakan dana PNPM akan kembali dibagikan langsung
kepada Kepala Kampung. Keputusan-keputusan yang tidak konsisten ini menyebabkan
meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap PD dan TPKD dan menyulitkan pekerjaan
mereka dalam memfasilitasi pelaksanaan program di kemudian hari. Selain itu, keputusan
Pemerintah Propinsi Papua Barat untuk kembali membagikan dana ke kepala kampung dapat
menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan program.
35