Final Laporan PNPM Respek 2011 - psflibrary.org

RESPEK melalui TPKK 3 . Kedua, bekerjasama dengan departemen-departemen dan dinas-dinas yang
terkait seperti Departemen dan Dinas Kesehatan untuk membangun kapasitas kelembagaan seperti
perilaku higinis atau penggunaan jamban/MCK untuk daerah-daerah yang membangun infrastruktur
air sehingga dapat meningkatkan kemanfaatan infrastrutur tersebut.
5.2 Meningkatkan Fungsi Infrastruktur Basah
Mengingat persoalan fungsional pada infrastruktur basah yang dapat mempengaruhi optimalisasi
kemanfaatan, diperlukan upaya khusus untuk meningkatkan kualitas (teknis) fungsional dari
infrastruktur basah melalui tiga cara:
Pertama, selektif terhadap usulan infrastruktur air. Di tahap perencanaan perlu upaya verifikasi
yang lebih ketat dengan tambahan prasyarat tertentu yaitu verifikasi sumber air yang memadai
sebelum menyetujui usulan infrastruktur air. Untuk setiap infrastruktur air, pendamping distrik
memastikan prasyarat tersebut terpenuhi.
Kedua, melakukan pelatihan khusus kepada pendamping teknis terutama di tingkat distrik untuk
jenis-jenis infrastruktur basah mengingat relatif tingginya resiko kegagalan di lapangan. Berbasis
pengalaman pendamping teknis menangani infrastruktur basah, modul dan substansi training dapat
diberikan dengan lebih kontekstual melalui sejumlah pembelajaran-pembelajaran kesalahan umum
dari infrastruktur basah yang dilakukan dan cara penanganannya.
Ketiga, menyusun variasi rancangan/desain teknis untuk infrastruktur basah. Konsultan teknis
propinsi dan kabupaten dapat menyusun berbagai varian (alternatif) rancangan/desain teknis
(template) untuk infrastruktur basah. Varian ini berisi skenario-skenario rancang teknis yang dapat
mengakomodasi variasi kondisi setempat dan jenis serta bentuk fisik infrastruktur basah yang paling
optimum diterapkan. Varian ini melengkapi template teknis yang sudah ada.
5.3 Membangun Sistem Pengelolaan Infrastruktur 4
Sejauh ini sistem operasional (pengelolaan infrastruktur) yang ada mengurangi optimalisasi
kemanfaatan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Idealnya persoalan ini dapat diatasi dengan
membangun sistem kelembagaan atau kelompok yang diberi tanggung jawab untuk mengelola
infrastruktur terbangun, termasuk dukungan pendanaan. Sesuai dengan rekomendasi yang telah
diusulkan pihak Konsultan Manajemen Nasional (NMC) PNPM Mandiri, kelembagaan dapat
dibangun dengan dukungan dana otsus. Kelompok masyarakat, dengan fasilitasi TPKK dan PK,
membuat proposal pemeliharaan untuk dibiayai melalui dana otsus di Propinsi Papua.
Alternatif lain yang mungkin dilakukan adalah dengan mengembangkan dan membangun desain
(gambar teknis/template) infrastruktur yang kurang memerlukan sistem operasional yang rumit
dan memerlukan biaya pemeliharaan yang minimal. Secara teknis, usulan ini sangat dimungkinkan
untuk membangun berbagai desain yang sederhana. Contohnya untuk daerah-daerah yang sulit air
3 Pada waktu penelitian ini dilakukan terdapat kebijakan Propinsi yang justru akan memperluas ruang gerak elit
kampung untuk mengarahkan proses perencanaan yang terjadi di tingkat kampung dengan menyerahkan dana
otsus kembali ke kepala kampung.
4 Lebih lanjut mengenai operasional dan pemeliharaan infrastruktur, Bank Dunia telah melakukan studi
mengenai kapasitas desa untuk mengelola dan memelihara infrastruktur pedesaan. Rekomendasi yang lebih
spesifik dapat dibaca pada laporan Bank Dunia, November 2010 mengenai “Village Capacity in Maintaining
Infrastructure: Evidence from Rural Indonesia”.
8