ebook BB Pelatihan UPS Tahun4 - P2KP

PNPM MANDIRI | PERKOTAANKEBIJAKAN POKOK :PRIORITAS NASIONAL DALAM PKPerpres No. 5/2010RPJMN 2010-2014Inpres No. 1/2010Perpres No. 15/2010Percepatan Penanggulangan KemiskinanPermendagri No. 42/2010Provinsi & KabupatenInpres No. 3/2010Berkeadilan11 PRIORITAS NASIONAL KIB II 2010-2014(1)Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2)Pendidikan;(3)Kesehatan; (4)PENANGGULANGAN KEMISKINAN;(5)Ketahanan Pangan; (6)Infrastruktur; (7)Iklim Investasidan Usaha; (8) Energi; (9)Lingkungan Hidup dan Bencana;(10)Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Paskakonflik;(11)Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi TeknologiPRIORITAS LAINNYA(1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) BidangPerekonomian; (3) Bidang Kesejahteraan RakyatPrioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010- Strategi Penanggulangan Kemiskinan- Sinkronisasi & Pengendalian 3 Kelompok Program PK- Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan g KemiskinanTata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaandan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota(1) Program Pro-Rakyat; (2) Program Keadilan13Perlindungan social merupakan elemen paling strategis kebijakan public dalam memerangikemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami oleh kelompokkelompoklemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan public, perlindungansocial merupakan satu tipe kebijakan sisal yang menunjuk kepada berbagai bentukpelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungiwarganya, terutama kelompok rentan dan marginal dari aneka resiko social, ekonomi, politikyang menerpa kehidupan mereka. Untuk itu selain ketentuan yang selevel Undang-Undang,pemerintah menerjemahkan secara lebih komprehensif dalam Strategi KebijakanPenanggulangan Kemiskinan yang diatur oleh ketentuan peraturan dibawah UU sejak 2010lalu. Diawali dengan penetapan skala prioritas pembangunan dalam RPJMN 2010-2014(Perpres no 5 tahun 2010) yang menempatkan Reformasi Birokrasi, peningkatan layananpendidikan, peningkatan layanan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan dalam 4 besarprioritas. Kemudian dilengkapi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan (Perpres no15 tahun 2010) yang merespon percepatan pembangunan nasional (Inpres no 1 tahun2010). Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.Selain kebijakan yang bersifat formal dan dilegalisasi ketentuan yuridis normative(peraturan perundang-undangan), perlindungan social di Indonesia juga di transformasikandalam kehidupan masyarakat secara informal seperti arisan, gotong-royong, jaringankekerabatan, solidaritas dan program-program community based safety net lain (Suharto etal :2006).Sebab kekuatan jaminan social negeri kita tidak dapat dilepaskan dari keunikanpenanganannya manakala sejalan dengan mainstreaming pembangunan bottom upplanning yang mengandalkan kekuatan modal social untuk mempermudah pelaksanaan,116Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4