ebook BB Pelatihan UPS Tahun4 - P2KP

PNPM MANDIRI | PERKOTAANKombinasi antara pendekatan top down (hierarkies) dengan paradigma positivist(mengatur) akan membentuk kebiasaan pelayanan bertipe manajerial, di sebelah kiriatas kuadran. Kebijakan dan keahlian diposisikan pada level tertinggi dalam organisasi(baik sektor public maupun sektor swasta), dengan pemahaman akuntabilitas birokrasiklasik, pengambilan keputusan dengan pendekatan keilmuan bermaksud membangunmesin ideal yang menyediakan pelayanan kepada individu. Penekanannya pada dampakyang terukur, efektif, penggunaan sumberdaya yang efisien, perencanaan yang rasional,optimis dalam penentuan rasio keuntungan. Semua itu dinilai lebih utama ketimbangmengakomodasi kebutuhan dasar. Dalam kuadran ini pekerja hanya memiliki nilai-nilaipelengkap (instrumental value) yang ditentukan oleh organisasi, bukan ditentukan olehdiri mereka sendiri.Namun berbeda dengan kuadran keempat di sebelah kanan bawah, dimanapewacanaan komunitas mengkombinasikan pendekatan humanis dengan pendekatanbottom up. Ife menyebutnya sebagai anarchist humanis atau lebih tepatnyaperencanaan bottom up humanis. Pada perspektif ini secara empiris, pendekatanpositivis ditolak karena bertentangan dengan pendekatan pembangunan yang didesaindari bawah. Ini adalah fundamen dari pekerjaan bersama komunitas, yaitupembangunan berbasis komunitas yang memfokuskan diri pada praktek-praktekpemberdayaan. Nilai-nilai dan kebijaksanaan masyarakat umum menjadi landasan dalammenjalankan pelayanan kemanusiaan. Pada ranah inilah KSM sosial menegaskanperannya sebagai bagian dari pekerja sosial yang menjembatani pelayanan olehPemerintah kepada kelompok sasaran secara langsung.Secara umum, pelayanan publik dibagi dalam dua kategori sesuai dengan tingkatkepentingan kebutuhan warga negara, yakni pelayanan publik primer dan pelayananpublik sekunder. Pelayanan publik primer merujuk kepada semua jenis layanan darisebuah instansi baik pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan yangbersifat mutlak dari seorang warga negara. KTP secara administratif bersifat mutlak bagisetiap warga negara yang sudah memenuhi syarat, terutama dari segi usia (17 tahun keatas). Pemenuhan layanan air bersih, listrik, kesehatan, jaminan sosial, pendidikan dasardan transportasi juga merupakan kebutuhan layanan publik yang bersifat mutlak bagisetiap orang. Sebaliknya, pelayanan publik sekunder merujuk kepada semua layananyang tidak mutlak bagi seorang warga negara, semisal kebutuhan rekreasi, hiburan,olah raga dan sejenisnya. Namun sadarkah kita bahwa pelayanan kesehatan, sanitasi,air bersih, jaminan sosial, pengobatan maupun pendidikan yang digerakkan olehkomunitas sebagai social working itu juga amat ditentukan oleh kepemilikan KTP yangnotabene adalah produk pelayanan administratif. Legalitas benar-benar mempengaruhikeniscayaan perhatian, pelayanan dan keadilan.Untuk menentukan efektivitas, seluruh kebutuhan tersebut dapat diukurketepatan sasarannya. Guna mencapai suatu sasaran yang tepat efektivitas dapatditinjau dari sumberdaya dasar pendukungnya yang harus tersedia dalam pelayananefektif, (Terry dalam Winardi, 2000:3) antara lain :1. Sumber Tenaga Kerja (Men)Tersedianya tenaga kerja yang sesuai, baik jumlah maupun mutunya. Bahwauntuk melaksanakan fungsi-fungsi pimpinan dengan setepat-tepatnya maupununtuk mencapai keseluruhan tujuan yang sudah ditetapkan dengan setepattepatnyadengan salah satu sumbernya. Jadi tenaga kerja atau tepatnyaBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 473