Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...

Lampiran 1. Peraturan Perundang-undangan
http://indonesia.go.id/in/produk-hukum/undang-undang.html
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5074).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4324).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150).
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3288).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).